Presiden Putin Akui Situasi di Empat Wilayah Ukraina yang Dicaplok Rusia Sangat Sulit

JAKARTA - Presiden Vladimir Putin mengatakan situasi di empat wilayah Ukraina yang telah dinyatakan Moskow sebagai bagian dari Rusia sangat sulit, memerintahkan dinas keamanan untuk meningkatkan pengawasan guna mengamankan perbatasannya dan memerangi ancaman baru.

Itu disampaikan Presiden Putin pada Hari Layanan Keamanan, berbarengan dengan seruan Kyiv untuk meminta lebih banyak persenjataan, seiring dengan peningkatan serangan Moskow.

Komentar Presiden Putin yang dibuat pada Hari Layanan Keamanan, yang dirayakan secara luas di Rusia, muncul ketika Kyiv memperbarui seruan untuk lebih banyak senjata setelah serangan drone Moskow dan kekhawatiran front baru dari Belarusia.

Dalam pengakuan langka bahwa invasi ke Ukraina tidak berjalan mulus, Presiden Putin memperingatkan tentang situasi sulit di wilayah Ukraina yang dianeksasi Moskow pada Bulan September, memerintahkan Layanan Keamanan Federal (FSB) untuk memastikan "keselamatan" orang yang tinggal di sana.

"Situasi di Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk, di wilayah Kherson dan Zaporizhzhia sangat sulit," kata Putin Senin malam, melansir Reuters 20 Desember.

Presiden Putin memerintahkan FSB untuk meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat Rusia dan perbatasan negara, untuk memerangi "munculnya ancaman baru" dari luar negeri dan pengkhianat di dalam negeri.

Pada Bulan September, Presiden Putin 'menantang' bergerak untuk mencaplok sekitar 15 persen wilayah Ukraina. Tetapi, awal bulan ini, dia mengatakan perang "bisa menjadi proses yang panjang."

Langkah pencaplokan wilayah tersebut dikutuk oleh Kyiv dan sekutu Baratnya sebagai tindakan ilegal.

Diketahui, Presiden Putin melakukan kunjungan perdana ke Belarusia sejak tahun 2019 pada Hari Senin, menimbulkan kekhawatiran di Ukraina tentang keterlibatan yang lebih luas dari angkatan bersenjata Belarusia dalam invasi tersebut.

Kremlin menolak anggapan Presiden Putin ingin mendorong Belarusia ke peran yang lebih aktif. Kantor berita RIA Novosti mengutip juru bicara Kremlin Dmitry Peskov yang mengatakan laporan semacam itu "tidak berdasar" dan "bodoh".