Pengadilan Jepang Tolak Klaim Bantuan untuk Anak Korban Bom Atom Nagasaki

JAKARTA - Pengadilan di Jepang menolak gugatan ganti rugi yang diajukan oleh anak-anak korban bom atom Nagasaki, yang meminta bantuan keuangan dari pemerintah pada Hari Senin.

Pengadilan Distrik Nagasaki memutuskan negara tidak memberikan bantuan kepada apa yang disebut 'hibakusha' generasi kedua, yang lahir dari korban selamat bom atom, tidak melanggar jaminan konstitusional tentang kesetaraan di bawah hukum.

Meskipun penggugat mengklaim paparan radiasi orang tua mereka dalam bom atom AS tahun 1945 telah memengaruhi kesehatan mereka, Hakim Ketua Hiroyoshi Amakawa mengatakan, pengaruh genetik radiasi tidak dapat ditentukan, melansir Kyodo News 12 Desember.

Ruang lingkup undang-undang bantuan korban bom atom akan diserahkan kepada kebijaksanaan legislatif, kata hakim saat menjatuhkan putusan.

Para penggugat berpendapat selama persidangan, tidak ada alasan rasional untuk mendiskualifikasi anak-anak korban bom atom dari bantuan pemerintah, mengutip penelitian yang menunjukkan kemungkinan efek turun-temurun dari paparan radiasi.

Tetapi, pengadilan tidak menerima perlakuan penggugat sebagai diskriminatif, dengan mengatakan, "Hanya dapat dikatakan bahwa kami tidak dapat menyangkal kemungkinan pengaruh turun-temurun dari paparan radiasi bom atom."

Sementara itu, seorang pengacara penggugat mengatakan keputusan itu "tidak adil."

Diketahui, itu adalah putusan pertama atas dampak radiasi pada anak-anak yang selamat, dengan kasus serupa di Hiroshima belum diputuskan. Ke-28 penggugat masing-masing meminta 100.000 yen dari pemerintah.

Pemerintah Jepang saat ini memberikan berbagai bentuk bantuan keuangan, kepada para penyintas yang diakui dan menanggung seluruh biaya pengobatan mereka. Bantuan semacam itu tidak berlaku untuk anak-anak mereka.

Pemerintah membantah klaim tersebut, dengan mengatakan, efek paparan radiasi pada anak-anak belum dikonfirmasi dan oleh karena itu tidak ada kewajiban legislatif untuk memperluas cakupan bantuan keuangan.

Itu juga menuntut agar penggugat membuktikan secara ilmiah, paparan para penyintas berdampak pada kesehatan anak-anak mereka.