JAKARTA - Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengutarakan keyakinanan dapat membebaskan Malaysia dari korupsi, membuatnya tak segan untuk memecat menteri yang terlibat korupsi dan meninjau proyek yang disetujui.
PM Anwar Ibrahim tegas memperingatkan menteri kabinetnya, siapa pun yang terlibat dalam penyuapan atau penyalahgunaan kekuasaan, akan segera dikeluarkan.
"Saya telah memberi tahu para menteri Kabinet yang telah saya pilih, yang pertama dan terpenting, tidak boleh ada korupsi," tegasnya, melansir CNA 12 Desember.
"Saya juga telah menginformasikan kepada semua pimpinan komponen partai, jika ada menteri yang terlibat dalam korupsi, saya akan meminta mandat mereka untuk segera memecat mereka," jelasnya, seraya menambahkan peringatan tersebut bukanlah tipu muslihat politik melainkan, keyakinannya untuk membebaskan negara dari korupsi. korupsi.
PM Anwar mengatakan, dia tidak akan berkompromi dengan budaya seperti itu di pemerintahan persatuan yang dia pimpin.
Secara terpisah, PM Anwar mengatakan dia akan meninjau proyek yang disetujui untuk memastikan tidak ada kebocoran, karena utang nasional telah melebihi 1 triliun ringgit Malaysia.
"Saya telah bekerja keras untuk memeriksa berkas dan kami akan menunda beberapa proyek untuk diperiksa ulang atau dibatalkan," tukasnya.
"Kalau mau belanja harus teliti. Ini soal tata kelola," sebutnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Iran Kembali Eksekusi Mati Pengunjuk Rasa di Depan Umum, Dituduh Bunuh Dua Petugas Keamanan
12 Desember 2022, 19:40 -
| BERITA
Uni Eropa Seriusi Pembentukan Pengadilan untuk Adili Kejahatan Perang Rusia di Ukraina
12 Desember 2022, 16:10 -
| BERITA
Warga Sambut Baik Pelonggaran Aturan nol-COVID China, Tapi Juga Khawatirkan Penularan
12 Desember 2022, 15:00
Karena itu, kata dia, pengelolaan negara harus dilakukan dengan mengikuti tatanan dan aturan yang benar.
"Lihatlah persetujuan spontan proyek mitigasi banjir. Ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab dan saya minta ditunda dan diperiksa kembali," katanya, menurut Bernama.
Sebelumnya, PM Anwar mengumumkan, persetujuan untuk pengadaan pemerintah tidak dapat lagi diberikan tanpa proses tender, untuk mencegah kebocoran keuangan dan korupsi.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #pilkada jakarta #israel #tom lembong #kabinet merah putih #sritexPopuler
