Siapkan Sanksi Baru untuk Korea Utara, Penasihat Keamanan Nasional Sebut AS Tetap Kejar Denuklirisasi Pyongyang

JAKARTA - Amerika Serikat sedang menyiapkan sanksi baru sanksi terhadap Korea Utara, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengatakan pada Hari Kamis, saat Pyongyang terus melakukan pengembangan rudal yang dilarang dan memberi sinyal kemungkinan uji coba nuklir baru.

"Kami memiliki serangkaian tindakan sanksi baru yang akan datang saat kami berbicara," katanya dalam sebuah konferensi di Seoul, melansir Reuters 1 Desember.

Sullivan, yang berbicara melalui tautan video langsung, tidak merinci tetapi mengatakan Washington berkomitmen untuk menggunakan tekanan dan diplomasi, untuk membujuk Korea Utara agar menyerahkan persenjataan nuklirnya.

Menurut Sullivan, 'Bintang Utara' dari kebijakan Korea Utara AS Joe Biden adalah denuklirisasi semenanjung Korea. Untuk itu, Negeri Paman Sam tetap teguh dalam mengejar tujuan itu sambil fleksibel dalam bekerja dengan mitra tentang cara mencapainya.

Dia menunjuk peningkatan kerja sama antara Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang, yang telah meningkatkan latihan militer bersama. Amerika Serikat juga bekerja pada kehadiran regional yang lebih "terlihat" dari aset strategisnya, kata Sullivan, mengacu pada senjata utama seperti kapal induk dan pembom jarak jauh.

Sementara itu, Korea Utara mengatakan denuklirisasi tidak dapat dilakukan, menuduh Amerika Serikat dan sekutunya melakukan kebijakan "bermusuhan", termasuk sanksi, yang membuatnya tidak punya pilihan selain memperluas militernya.

Sullivan mengatakan, Washington tidak memiliki niat buruk terhadap Korea Utara dan terbuka untuk pembicaraan tanpa prasyarat.

"Pyongyang menolak penjangkauan yang tulus ini," katanya.

Diketahui, sanksi terakhir AS dijatuhkan pada Oktober lalu, menargetkan dua perusahaan yang terdaftar di Singapura dan sebuah perusahaan yang terdaftar di Kepulauan Marshall yang menurut Washington mendukung program senjata dan militer Pyongyang.

Meski demikian, sanksi yang dipimpin AS selama beberapa dekade tidak menghentikan program rudal dan senjata nuklir Korea Utara yang semakin canggih, dengan China serta Rusia telah memblokir upaya baru-baru ini untuk memberlakukan lebih banyak sanksi PBB, dengan mengatakan sebaliknya untuk memulai pembicaraan dan menghindari bahaya kemanusiaan.

Sullivan mengatakan pemerintah tidak memiliki ilusi tentang tantangan tersebut, tetapi Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk meminta pertanggungjawaban Korea Utara.