Benny Rhamdani Minta Restu Jokowi Ingin Tempur Lapangan, PPP Ajak Seluruh Relawan Ciptakan Situasi Kondusif

JAKARTA - PPP menanggapi sikap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani yang meminta restu Presiden Joko Widodo untuk bertempur di lapangan melawan penyerang pemerintah.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menilai gagasan Benny tersebut berpotensi membuat gaduh. PPP justru mengajak semua pendukung dan relawan Jokowi untuk menjaga sisa pemerintahan periode ini tetap kondusif.

"PPP mengajak semua elemen pendukung Pak Jokowi agar menjaga sisa masa pemerintahan ini dengan kondusivitas kehidupan bermasyarakat. Merespons seperlunya dengan baik terhadap mereka yang disebut kelompok yang keterlaluan," ujar Arsul, Selasa, 29 November.

Arsul mengingatkan mereka yang berseberangan dengan pemerintah saat ini sebaiknya dirangkul bukan justru disikapi dengan tidak bijaksana sehingga memicu keterbelahan.

"Lebih baik semua elemen pendukung Pemerintahan Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin, baik yang ada di parpol koalisi maupun kelompok relawan, menggelorakan sikap menyatukan semua elemen masyarakat. Termasuk terhadap mereka yang masih terus mengembangkan sikap berseberangan terhadap pemerintahan ini," kata Arsul.

Dia kembali mengingatkan kepada pendukung dan relawan Jokowi sebaiknya lebih menunjukkan kematangan dalam berdemokrasi daripada kesiapan beradu fisik dan kekuatan. Respons yang dibalas secara terukur, kata Arsul, akan mengikis keterbelahan di tengah masyarakat.

"Sikap berseberangan yang kadang memang tidak proporsional tidak perlu dihadapi dengan sikap yang tidak proporsional juga, karena alih-alih menyelesaikan masalah keterbelahan, tapi memperlebar keterbelahan," katanya.

Lagipula, Arsul bilang saat ini tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi cenderung tinggi. Karena itu, melawan pihak yang tak suka dengan pemerintah justru akan memperbesar kebencian kelompok tersebut.

"Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan ini menunjukkan bahwa yang bersikap berseberangan secara tidak proporsional itu tidak laku pada mayoritas rakyat kita," kata Arsul.

Sebelumnya, beredar luas potongan video memperlihatkan Kepala BP2MI Benny Rhamdani dengan antusias tinggi meminta restu di hadapan Jokowi agar bisa tempur di lapangan dengan pihak yang berseberangan dengan pemerintah.

"Kita ini pemenang di Pilpres Pak, kita ini besar. Tapi serangan lawan ini masih terus, sarannya adalah amplifikasi program-program keberhasilan Bapak. Kedua, kita gemas Pak ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak," ujar Benny dalam video viral itu.

Benny meminta izin Jokowi saat keduanya hadir dalam acara Gerakan Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Selatan, Sabtu 26 November.

Tak lama Benny memberikan klarifikasi. Dia bilang perkataannya dalam video viral itu merupakan ilustrasi apabila penegakan hukum untuk menertibkan kelompok tersebut tidak berjalan.

"Itu hanya sebagai gambaran, ilustrasi, bahwa kalau penegakan hukum tidak jalan, kegemesan dan kemarahan kita itu bisa dilakukan dengan cara tadi (tempur di lapangan). Masak kita tidak bisa turun ke jalan? Itu hanya pesan saja, tapi yang kita dorong kuncinya penegakan hukum," ujar Benny, Senin, 28 November.

Meski begitu, Benny menilai, potongan video yang beredar tidak menampilkan pernyataan utuh. Kata dia, penyampaian aspirasi ke Jokowi juga bukan pertemuan tertutup.

"Jadi itu bukan acara tertutup, tapi saya yakin video itu adalah video yang tidak utuh. Kalau utuh kan harusnya keseluruhan dong, dari mulai pertama sampai selesai kurang lebih 40 menit. Harusnya dimuat secara utuh dan yang menyampaikan aspirasi, pandangan masalah, saran, usul, kepada presiden. Kan tidak hanya saya," kata Benny.

Menurut Benny, meski pemerintahan Jokowi ada kekurangan, tapi mengkritik jangan sampai kelewatan sehingga kemudian menyerang. Misalnya, kata dia, memfitnah pemerintah, melontarkan ujaran kebencian, mengadu domba suku dan agama, menyebarkan berita bohong, bahkan mencemarkan nama presiden dan ibu negara.

"Kita menyoroti perjalanan kebangsaan ini. Ini sudah bukan kritik, lihat cara yang mereka lakukan selama ini, upaya untuk mendelegitimasi, menjatuhkan pemerintahan. Selalu dengan pola yang sama, penyebaran kebencian, fitnah, adu domba antarsuku dan agama, berita-berita hoax bahkan penghinaan dan pencemaran terhadap simbol-simbol negara, presiden, ibu negara," jelas Benny.