Dikritik PDIP, Kepala BP2MI Benny Rhamdani Jelaskan Maksud ‘Izin Tempur Lawan Penyerang Pemerintah’
Kepala BP2MI Benny Rhamdani /FOTO VIA ANTARA

Bagikan:

JAKARTA - Kepala BP2MI Benny Rhamdani menjelaskan maksud pernyataannya yang terekam dalam video viral terkait aspirasinya ke Presiden Joko Widodo bahwa relawan akan tempur di lapangan melawan para penyerang dan penghina pemerintah.

Menurutnya, langkah itu sebagai ilustrasi apabila penegakan hukum untuk menertibkan kelompok tersebut tidak berjalan. 

"Itu hanya sebagai gambaran, ilustrasi, bahwa kalau penegakan hukum tidak jalan, kegemesan dan kemarahan kita itu bisa dilakukan dengan cara tadi (tempur di lapangan). Masak kita tidak bisa turun ke jalan? Itu hanya pesan saja, tapi yang kita dorong kuncinya penegakan hukum," ujar Benny, Senin, 28 November. 

Meski begitu, Benny menilai, potongan video yang beredar tidak menampilkan pernyataan utuh. Menurut dia, penyampaian aspirasi ke Jokowi juga bukan pertemuan tertutup. 

"Jadi itu bukan acara tertutup, tapi saya yakin video itu adalah video yang tidak utuh. Kalau utuh kan harusnya keseluruhan dong, dari mulai pertama sampai selesai kurang lebih 40 menit. Harusnya dimuat secara utuh dan yang menyampaikan aspirasi, pandangan masalah, saran, usul, kepada presiden. Kan tidak hanya saya," kata Benny. 

Menurut Benny, meski pemerintahan Jokowi ada kekurangan, tapi mengkritik jangan sampai kelewatan sehingga kemudian menyerang. Misalnya, kata dia, memfitnah pemerintah, melontarkan ujaran kebencian, mengadu domba suku dan agama, menyebarkan berita bohong, bahkan mencemarkan nama presiden dan ibu negara. 

"Kita menyoroti perjalanan kebangsaan ini. Ini sudah bukan kritik, lihat cara yang mereka lakukan selama ini, upaya untuk mendelegitimasi, menjatuhkan pemerintahan. Selalu dengan pola yang sama, penyebaran kebencian, fitnah, adu domba antarsuku dan agama, berita-berita hoax bahkan penghinaan dan pencemaran terhadap simbol-simbol negara, presiden, ibu negara," jelas Benny.

Karena itu, Benny menegaskan, agar penyerangan terhadap pemerintah tidak lagi terulang maka perlu penegakan hukum bagi pelaku. Sebab, menurutnya, jika terus dibiarkan maka dendam politik yang tercipta akibat pilpres akan ada lagi di masa berikutnya.

"Kan terus berulang, ini menjadi mesin mematikan yang terus diproduksi, yang kami menangkap ini tidak lepas dari dendam politik yang diformalin pasca Pilpres 2019," katanya.

"Nggak bolehlah negara ini dengan mimpi 275 juta anak-anak biar lebih maju, dirusak oleh sekelompok orang yang tidak pernah move on kemudian memelihara dendam yang diformalin terus berupaya menjatuhkan pemerintah dengan cara yang sesat," sambung Benny.

Diketahui, viral sebuah video soal percakapan antara Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani dengan Presiden Joko Widodo di tengah pertemuan relawan Jokowi di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Sabtu lalu, 26 November.

Benny terlihat sedang menyampaikan beberapa aspirasi ke Jokowi, salah satunya soal tindakan yang harus diambil ke pihak yang disebutnya sebagai lawan. Jokowi juga tampak lebih banyak menyimak usulan yang diutarakan Benny.

"Kita ini pemenang pak, Pilpres (Pemilu Presiden), kita ini besar, tapi serangan lawan ini masih terus," ujar Benny dalam video yang beredar di media sosial, dilihat Senin, 28 November. 

Benny pun menyarankan agar dilakukan amplikasi atau menyebarkan lagi informasi seputar program dan keberhasilan pemerintah. Kepada Jokowi, Benny mengaku gemas alias geregetan untuk melakukan perlawanan. 

"Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Kalau bapak enggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus," kata Benny.

"Penegakan hukum bagaimana?," tanya Jokowi menanggapi Benny. 

mereka di lapangan misalnya," tegas Wakil Ketua Umum Partai Hanura itu.