Alasan Buruh Tak Puas UMP Jakarta 2023 Rp4,9 Juta, KSPI: Tetap Miskin

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan alasan pihaknya tidak setuju upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2023 naik 5,6 persen menjadi Rp4,9 juta, seperti yang ditetapkan Pemprov DKI.

Berdasarkan perhitungan secara kasar oleh KSPI, gaji Rp4,9 juta tak mencukupi pemenuhan kebutuhan buruh per bulan. Said Iqbal menghitung, setidaknya buruh harus mengeluarkan sejumlah biaya rutin seperti sewa rumah Rp900 ribu.

Kemudian, buruh bisa mengeluarkan ongkos transportasi sehari-hari dan uang bersosialisasi dengan saudara mencapai Rp900 ribu perbulan.

"Kemudian makan di warteg 3 kali sehari dengan anggaran sehari Rp40.000 menghabiskan Rp1,2 juta sebulan. Kemudian biaya listrik Rp400 ribu, biaya komunikasi Rp300 ribu, sehingga totalnya Rp3,7 juta," kata Said Iqbal dalam keterangannya, Selasa, 29 November.

Memang masih ada sisa upah Rp1,2 juta per bulan. Namun, kebutuhan para pekerja, menurut Said Iqbal, tak cukup sampai di situ. Mereka juga harus membayar iuran warga, membeli pakaian, hingga kebutuhan air.

"Apakah cukup membeli pakaian, air minum, iuran warga, dan berbagai kebutuhan yang lain? Jadi, dengan kenaikan 5,6 persen, buruh DKI tetap miskin," cecarnya.

Berdasarkan usulan serikat buruh pada sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta beberapa hari lalu, mereka menginginkan UMP Jakarta naik 10,55 persen pada tahun depan.

Karenanya, KSPI mendesak agar Heru merevisi kenaikan UMP DKI Tahun 2023 sebesar 10,55 persen sesuai dengan yang diusulkan unsur serikat buruh yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta.

Said Iqbal pun mengancam buruh akan kembali menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta dan berbagai daerah lainnya agar tuntutan mereka dikabulkan.

"Bilamana tuntutan di atas tidak didengar, mulai minggu depan akan ada aksi besar di berbagai daerah di seluruh Indonesia untuk menyuarakan kenaikan upah sebesar 10 hingga 13 persen," jelas dia.