Permohonan Maaf untuk Bung Karno dan Keluarga, Hasto Minta Pemerintah Berkaca pada Sikap Gus Dur Soal Korban 1965

BLITAR - Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, suara tentang kebenaran proklamator Soekarno dan keluarganya yang dibelokkan pemerintahan Orde Baru sudah selayaknya didengarkan oleh pemerintah.

Bahkan, tegas Hasto, pemerintah harus meresponsnya lewat lewat permohonan maaf. Hal itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan wartawan mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo yang menegaskan Soekarno tidaklah pengkhianat bangsa.

Hasto lantas menyinggung apa yang dilakukan Presiden Ketiga Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Atas peristiwa tahun 1964, disadari sepenuhnya tak terlepas dari konstelasi perang dingin pada saat itu. Presiden Gus Dur lalu menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban 1965.

“Kita tahu bagaimana perlakuan dari pemerintahan yang sangat otoriter saat itu terhadap Bung Karno dan juga keluarganya. Sampai misalnya Ibu Megawati Soekarnoputri untuk sekolah saja, itu tidak bisa melanjutkan kuliahnya karena aspek-aspek politik,”

“Nah ini tentu saja apa yang diartikan sebagai suara kebenaran itu juga sebaiknya direspons oleh pemerintah,” tegas Hasto dalam pesan elektronik yang diterima di Jakarta, Kamis, 10 November. 

Hasto menjawab hal itu di sela ikut mendampingi para akademisi internasional yang berziarah ke Makam Bung Karno, di Kota Blitar, Kamis hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan.

Mereka adalah para peserta acara napak tilas Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 bertajuk Bandung-Belgrade-Havana in Global History and Perspective. Kata Hasto, hal ini membuktikan bahwa dunia internasional saja menerima fakta Soekarno.

“Dunia menerima Bung Karno. Bahkan di Konferensi Islam Asia Afrika, Bung Karno juga mendapat gelar sebagai pendekar pembebas dan pahlawan kemerdekaan bangsa Islam. Lalu di dalam negeri masih ada berbagai intervensi kepentingan-kepentingan politik tertentu. Dan sejarah akhirnya membuktikan kebenarannya, sejarah tidak bisa dibendung oleh berbagai penindasan tirani,” kata Hasto.

Maka bagi pihaknya, lanjut Hasto, apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, adalah hal tepat. Jokowi mengungkapkan bahwa Bung Karno adalah proklamator dan pahlawan nasional yang jasa-jasanya sangat besar bagi Indonesia dan juga bagi dunia

“Dan kita lihat bagaimana terbukti sebagaimana menjadi semboyan Bung Karno dan Ibu Mega, satyam eva jayate, bahwa pada akhirnya kebenaran yang sejati itulah yang akan membimbing kita, yang akan menang,” tegasnya.

Diketahui, Pemerintah menegaskan sejarah dan gelar pahlawan nasional Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, Ir. Soekarno atau Bung Karno.  Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Bung Karno  tidak pernah mengkhianati bangsa dan telah memenuhi syarat penganugerahan gelar kepahlawanan.

"Tahun 1986 pemerintah telah menganugerahkan pahlawan proklamator kepada Ir. Soekarno, dan di tahun 2012 pemerintah telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum Ir. Soekarno. Artinya, Ir. Soekarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan," kata Presiden Jokowi dalam keterangannya terkait Hari Pahlawan tahun 2022 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin lalu.