Pernyataan soal Soekarno Dianggap Menyakiti, Desmond Bakal Diadukan Sekjen PDIP ke Prabowo

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto, menyatakan akan mengadukan Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa kepada Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto atas pernyataannya yang dinilai menyakiti kader partai banteng.  

Hasto menyesalkan ucapan Desmond yang menyebut PDIP mengada-ada karena mendesak pemerintah meminta maaf pada Presiden pertama RI Soekarno dan keluarga.

"Ya, kami akan berkomunikasi dengan Pak Prabowo, Pak Sekjen Gerindra, Pak Ahmad Muzani terhadap hal itu," ujar Hasto kepada wartawan, Jumat, 11 November. 

Tak hanya mengecewakan, Hasto menuturkan, pernyataan Desmond juga telah menyakiti hati kader PDIP dan masyarakat yang memahami perjuangan Bung Karno. Karena itu, Hasto menilai persoalan ini merupakan sesuatu yang perlu ditanggapi serius.

Hasto mengatakan, tanpa maksud mencampuri urusan partai politik lain, namun PDIP berharap agar pimpinan Gerindra menindaklanjuti pernyataan Desmond tersebut.

"Demi membangun hubungan yang harmonis, tentu saja pernyataan yang menyakitkan tersebut untuk dapat diberikan suatu tindakan karena menunjukkan sikap ketidakpantasan sebagai anggota DPR RI," kata Hasto.

Terlebih, sambung Hasto, Desmond juga pernah menyakiti hati kader PDIP kala menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menggunakan dukun sehingga menginginkan nomor urut partai politik peserta pemilu tidak diubah.

"Maka, apa yang disampaikan itu sekali lagi tidak menunjukan adanya muatan akal budi di dalam pernyataan. Dan PDI Perjuangan sangat kecewa dan sangat menyesalkan atas pernyataan-pernyataan tersebut," pungkas Hasto.

Polemik ini bermula saat Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, menyatakan harapannya agar pemerintah melalui Presiden Joko Widodo menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden pertama RI Soekarno beserta keluarganya.

Menurut Basarah, permintaan maaf itu karena Soekarno dituding tak setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hingga mendapatkan perlakuan tak adil dalam sisa akhir hidupnya.

Wakil Ketua MPR itu lantas menyebut Pemerintah Indonesia pernah mengeluarkan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno, dan kini telah dicabut.

Respons ini disampaikannya usai Presiden Jokowi menyatakan negara mengakui dan menghormati kesetiaan dan jasa Bung Besar kepada Tanah Air.

"Menurut kami setelah diperolehnya gelar pahlawan nasional, kepada Bung Karno di tahun 2012, maka seyogianya negara melalui pemerintah Republik Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada Bung Karno dan keluarga, serta bangsa Indonesia atas perlakuan yang tidak adil yang pernah dialami seorang proklamator bangsa, seorang pendiri bangsa," kata Basarah, Selasa, 8 November. 

Pernyataan Basarah ini lantas dikomentari Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa. Desmond menilai permintaan PDIP agar negara meminta maaf pada Soekarno dan keluarganya merupakan tindakan berlebihan. 

Dia mengaku tak sepakat karena menganggap pemerintahan saat ini merupakan bagian dari rezim Soekarno.

“Pertanyaannya sekarang pemerintahan siapa? Pemerintahan Soekarno kan sekarang? Kalau Soekarno direhabilitasi itu namanya mengada-ada,” kata Desmond di Gedung DPR, Rabu, 9 November. 

Wakil Ketua Dewan Pembina itu menganggap, permintaan PDIP hanya ditujukan untuk kepentingannya sendiri. "Dari mereka, untuk mereka, kentutnya mereka semua itu,” kata Desmond.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo sebagai kader PDIP pun tak bisa berbuat banyak. Sebab, Jokowi juga punya kewajiban untuk patuh pada arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

“Jadi melaksanakan maunya Megawati, habis itu negara minta maaf lagi sama Soekarno, memang Soekarno tidak bermasalah?” katanya.

"Nah, urusan PKI urusan lain bagi saya. Masa kita harus minta maaf, negara minta maaf kepada yang lucu-lucuan kayak gini, jadi nggak lucu gitu lho," kata Desmond.