Sebut Tidak Ada Aksi Nyata Selama Anies Memimpin Jakarta, PDIP Harap Sodetan dan Normalisasi Terwujud di Era Heru

JAKARTA - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta berharap agar sejumlah program pengendalian banjir Jakarta seperti sodetan dan normalisasi sungai bisa terwujud saat kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Sebab, PDIP menganggap program penanganan banjir selama Anies Baswedan memimpin Ibu Kota lima tahun terakhir tidak dilaksanakan secara optimal.

Hal ini disampaikan Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo dalam rapat paripurna yang membahas penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023.

"Dengan tidak adanya aksi nyata signifikan penanggulangan banjir selama ini seperti normalisasi ataupun naturalisasi sungai, semoga tahun 2023 Pemprov DKI Jakarta mengejar pembangunan sodetan Ciliwung sembari mengejar ketertinggalan normalisasi sungai di Jakarta," ucap Rio di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 9 November.

Rio lalu meminta Heru mengintegrasikan berbagai aspek dalam menjalankan program penanggulangan banjir. Mulai dari koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah, masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), hingga bersama pihak swasta.

Mengingat, selama lima tahun terakhir, kondisi ini tidak dilakukan dengan baik. Padahal, integrasi kebijakan operasional tersebut perlu dilakukan untuk mempercepat keberhasilan program tersebut. Kondisi ini juga terlihat dalam program penanganan kemacetan.

"Hal inilah selama lima tahun terakhir mengalami ketidakpaduan atau disintegrasi aksi program penanggulangan banjir dan kemacetan yang sangat akut. Pada akhirnya, terkesan aksi program tersebut berjalan di tempat," tegas Rio.

Sebagai informasi, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,72 triliun khusus untuk penanggulangan banjir dalam penyusunan APBD tahun 2023.

Rencananya, Pemprov DKI akan menggunakan anggaran itu untuk pembangunan tanggul pengaman pantai dan muara sungai, pembebasan lahan untuk normalisasi sungai, hingga pengembangan sistem pemantauan banjir.