KPK Rahasiakan Waktu Keberangkatan Tim Independen ke Jayapura Temui Lukas Enembe
Gubernur Papua Lukas Enembe (Antara HO - Humas Pemprov Papua)

Bagikan:

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merahasiakan waktu keberangkatan tim independen ke Jayapura untuk mengecek kondisi Gubernur Papua Lukas Enembe. Kegiatan ini diharap bisa lancar dilaksanakan.

"Insyallah bisa lancar. Waktunya saya belum bisa memastikan kapan," kata Ketua KPK Firli Bahuri kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 28 Oktober.

Firli hanya memastikan tim independen yang terdiri dari dokter KPK dan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) akan berangkat. Apalagi, sejumlah persiapan sudah dilakukan.

Tak hanya itu, keberangkatan tim ini juga jadi salah satu langkah menghormati hak Lukas meski dia berstatus sebagai tersangka. Firli bilang, KPK mau membantu Lukas agar kesehatannya segera pulih sehingga pemeriksaan bisa segera dilaksanakan.

"Berdasarkan keterangan dokter yang kita dapat, yang bersangkutan (Lukas Enembe) dalam keadaan sakit. Maka kita harus prioritas pertama memulihkan kesehatan yang bersangkutan," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK memastikan akan memberangkatkan dokternya yang tergabung dalam tim independen PB IDI ke Jayapura. Mereka akan mengecek kesehatan Lukas Enembe yang kini jadi tersangka kasus dugaan korupsi.

Selain memberangkatkan tim independen, direncanakan seorang pimpinan akan ikut menemui Lukas. Hanya saja, belum diputuskan siapa yang akan berangkat ke sana.

Sebagai informasi, Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Hanya saja, kasus yang menjeratnya belum dirinci.

Lukas sebenarnya akan diperiksa pada Senin, 26 September di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan lalu. Namun, pemeriksaan tersebut urung dilakukan karena Lukas mengaku sakit dan tak bisa memberikan keterangan.

Selanjutnya, KPK akan kembali melakukan pemanggilan yang belum diinformasikan pastinya. Lukas diminta kooperatif memenuhi panggilan penyidik KPK karena keterangannya dibutuhkan untuk membuat terang dugaan korupsi yang terjadi.

Terkait