Bagikan:

AKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi wacana reshuffle kabinet pasca Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres) 2024. Hasto mengingatkan agar jajaran Kabinet Indonesia Maju fokus bekerja mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo yang saat ini tengah berupaya mengatasi persoalan ekonomi.

Soal perombakan kabinet, menurutnya, adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. "Bapak Presiden Jokowi yang memegang komando, beliau yang punya hak prerogatif untuk melakukan evaluasi," ujar Hasto dalam keterangannya, Sabtu, 15 Oktober.

Namun, lanjut Hasto, jalannya roda pemerintahan akan mengalami kerumitan ketika ada partai yang sudah mendahulukan kepentingan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, di tengah pemerintah tengah fokus mengatasi persoalan ekonomi.

"Di dalam sistem presidensial, menjelang Pemilu 2024 mengalami kerumitan ketika ada partai yang belum-belum sudah mendeklarasikan calon sementara kebijakan Presiden Jokowi lebih kepada aspek pembenahan persoalan perekonomian. Terlebih calon tersebut merupakan antitesis dari Presiden. Ini kan' menjadi persoalan," kata Hasto.

Diketahui, Partai NasDem telah mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pemilihan Presiden 2024. NasDem menyebut, Anies sebagai antitesis Presiden Jokowi.

"PDI Perjuangan menunjukkan dengan contoh bahwa kepala daerah PDI Perjuangan tidak ada yang antitesis. Justru meramu berbagai keberhasilan kepala daerah termasuk keberhasilan Pak Jokowi yang kemudian menjadi spirit satu nafas kebijakan untuk dijalankan kepala daerah dari PDI Perjuangan," ucap Hasto.