Akui Ada Sinyal Ketegangan NasDem-PDIP Usai Deklarasi Anies Baswedan, PPP Minta Tak Perlu Merusak Hubungan Antarparpol

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) turut merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal 'biru' lepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diduga menyinggung Partai NasDem.

Pernyataan itu disampaikan Hasto menyusul kebijakan NasDem yang mencalonkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk Pilpres 2024.

Waketum PPP Arsul Sani mengatakan, memang tidak bisa dipungkiri ada sinyal ketegangan antara PDIP-NasDem. Bahkan, sambung Arsul, jauh sebelum pencapresan Anies. Ketegangan ini meningkat setelah NasDem mendeklarasikan Anies. 

Diketahui, sebelumnya Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketum NasDem juga sempat saling sindir terkait partai sombong. Belakangan, hubungan kedua partai ini pun dikabarkan merenggang. 

"Tidak bisa dipungkiri bahwa publik menangkap ada ketegangan antara PDIP dan NasDem. Bahkan sejak sebelum deklarasi AB (Anies Baswedan, red) sebagai capres NasDem. Dan eskalasinya meningkat pascadeklarasi," ujar Arsul, Selasa, 11 Oktober. 

Arsul mengaku pihaknya mengapresiasi deklarasi yang dilakukan NasDem. Namun, menurut Arsul, sikap dan keputusan NasDem tersebut tidak perlu dibawa-bawa dan merusak hubungan parpol-parpol di koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. 

"Bagi PPP, soal sikap NasDem yang mencapreskan AB tersebut seyogyanya tidak perlu kemudian merusak hubungan antarparpol koalisi pemerintahan," kata Arsul menyarankan. 

Terkait adanya relawan yang meminta Presiden Jokowi memberhentikan menteri-menteri dari NasDem, Wakil Ketua MPR itu menilai, tidak perlu ada pihak yang ikut campur soal hal-hal yang menjadi hak prerogatif presiden.

Presiden Jokowi pasti lebih tahu dalam menyikapi pilihan-pilihan politik partai pengusung dan pendukungnya. 

"Karena menteri itu prerogatifnya Presiden maka kita serahkan saja kepada Presiden. Tidak perlu ada yang mendesak-desak agar NasDem dikeluarkan dari koalisi pemerintahan," tegas Arsul.