PDIP Bantah Provokasi Jokowi untuk Reshuffle Kader NasDem di Kabinet

JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) membantah melakukan provokasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mengeluarkan menteri kader Partai NasDem dari kabinet atau reshuffle.

Hal itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang menyebutkan ada pihak yang mendorong NasDem keluar koalisi pemerintahan.

"PDI Perjuangan tidak akan pernah memprovokasi presiden," kata Hasto, dikutip Kamis, 20 Oktober.

Hasto mengatakan reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai kepala negara. Dia bilang, Jokowi punya pertimbangan tersendiri untuk memilih dan mempertahankan menteri berdasarkan kebutuhan pemerintah bukan berdasarkan bisikan pihak lain. 

"Sekali lagi, kalau berhubungan dengan kabinet itu haknya presiden. Keputusan berada di tangan Pak Jokowi dengan penuh hikmat kebijaksanaan mengambil keputusan terbaik bagi bangsa dan negara," tegasnya.

Hasto juga membantah hubungan PDIP dengan Partai NasDem memburuk. PDIP-NasDem disebut-sebut panas-dingin usai Anies Baswedan dideklarasikan sebagai Capres NasDem 2024. Makin memanas ketika elite NasDem Zulfan Lindan menyebut Anies antitesa dari Presiden Jokowi.

Kata dia, hubungan dua partai ini masih berjalan baik. Bahkan, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto masih melakukan komunikasi politik di DPR dengan Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR.

"Kita tetep jalan. Pak Utut sebagai ketua fraksi sudah membangun komunikasi termasuk dengan Partai NasDem," ujar Hasto.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh buka suara soal adanya pihak yang ingin partainya keluar dari koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Desakan mundur itu muncul usai NasDem mengumumkan mengusung Anies sebagai Capres 2024.

"Ada yang menyatakan supaya mendesak kita, meminta kepada Presiden keluarkan NasDem dari koalisi pemerintahan, itu adalah tantangan, itu yang kita hadapi," ujar Surya Paloh dalam sambutan launching program 'NasDem Memanggil' di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 17 Oktober.

Namun, Paloh menegaskan sikap NasDem tidak berubah dari komitmen awal meski ada desakan-desakan tersebut. NasDem, kata dia, akan tetap mendukung Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sampai akhir masa jabatannya di 2024.

"Tapi apakah sifat kita berubah? Apakah komitmen kita berubah? Untuk tetap mendukung administratif pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sampai pemilu 2024, saya katakan kita tidak pernah berubah saudara-saudara," tegasnya.

Bahkan, Paloh mengungkapkan, NasDem mendukung kebijakan kenaikan BBM sebagai bentuk komitmennya terhadap pemerintahan Jokowi. Menurutnya, kebijakan tersebut sudah tepat.