JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut perombakan atau reshuffle kabinet setelah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menjadi tersangka merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Semua pihak diminta menunggu.
"Tentu saja reshuffle ini merupakan kewenangan dari Bapak Presiden Jokowi," kata Hasto kepada wartawan di Gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Mei.
Meski begitu, Hasto menekankan partainya siap menyerahkan nama kader yang bisa menduduki posisi tersebut jika diminta. "Tentu saja partai memiliki kader-kader yang potensial untuk mengisi jabatan tersebut," tegasnya.
"Tetapi kita serahkan sepenuhnya kepada keputusan dari Bapak Presiden," sambung Hasto.
BACA JUGA:
Hasto meyakini penetapan Johnny sebagai tersangka juga sudah sesuai aturan. Hal tersebut ditegaskan tak ada kaitannya dengan kondisi politik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Tidak ada politisasi terkait dengan hal tersebut. Korupsi ya korupsi, tak bisa ditafsirkan lain," ujarnya.
Johnny Plate ditahan Kejagung selama 20 hari pertama. Dia jadi tersangka dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo.
Setelah Johnny jadi tersangka, jabatan Menkominfo kini dipegang oleh Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas. Belakangan, dikabarkan Presiden Jokowi sedang mencari sosok yang tepat untuk menggantikan Sekjen Partai NasDem tersebut.
Terkait
