Berkuasa Lewat Kudeta Awal Tahun, Presiden Burkina Faso Letkol Damiba Mengundurkan Diri Usai Digulingkan Kapten Militer

JAKARTA - Pemimpin militer Burkina Faso yang menyatakan diri Kapten Ibrahim Traore, menerima pengunduran diri bersyarat yang ditawarkan oleh Presiden Paul-Henri Damiba, tentara berpangkat letnan kolonel yang melakukan kudeta awal tahun ini, untuk menghindari kekerasan lebih lanjut setelah kudeta hari Jumat, kata para pemimpin agama dan adat pada Hari Minggu.

Menurut kesepakatan, diumumkan pada konferensi pers, Traore telah menyetujui tujuh syarat, termasuk jaminan keselamatan Damiba dan keamanan tentara yang mendukungnya, menghormati janji yang dibuat ke blok regional Afrika Barat untuk kembali ke aturan konstitusional, paling lambat Juli 2024.

Kapten Traore mengatakan sebelumnya, ketertiban dipulihkan setelah protes keras terhadap Kedutaan Prancis dan hari-hari pertempuran, ketika faksinya bergerak untuk menggulingkan pemerintah.

Tim Traore mendesak orang-orang untuk menghentikan serangan terhadap kedutaan besar Prancis, yang menjadi sasaran para pengunjuk rasa setelah seorang perwira mengatakan, Prancis telah melindungi Damiba di sebuah pangkalan militer Prancis dan merencanakan serangan balasan.

"Kami ingin memberi tahu penduduk bahwa situasinya terkendali dan ketertiban sedang dipulihkan," kata seorang perwira militer dalam sebuah pernyataan yang disiarkan di televisi nasional, melansir Reuters 3 Oktober.

Pernyataan lain mengatakan, Traore akan terus bertindak sebagai presiden sampai presiden sipil atau militer transisi ditunjuk dalam beberapa minggu mendatang.

Sementara itu, suasana di Ibukota Ouagadougou sebagian besar tenang pada Hari Minggu setelah tembakan sporadis di seluruh ibu kota sepanjang Sabtu antara faksi-faksi tentara yang berlawanan.

"Kami mengundang Anda untuk melanjutkan aktivitas Anda, menahan diri dari semua tindakan kekerasan dan vandalisme, terutama terhadap kedutaan Prancis dan pangkalan militer Prancis," seru petugas yang setia kepada Traore, mendesak orang-orang untuk tetap tenang.

Damiba sendiri memimpin kudeta awal tahun ini terhadap pemerintah sipil yang telah kehilangan dukungan, seiring meningkatnya kekerasan oleh ekstremis Islam. Kegagalan Damiba untuk menghentikan kelompok-kelompok militan telah menyebabkan kemarahan di jajaran angkatan bersenjata di bekas protektorat Prancis.

Perpecahan juga muncul di dalam tentara, mengenai apakah akan mencari bantuan dari mitra internasional lainnya untuk memerangi gerilyawan.

Para prajurit yang menggulingkan Damiba mengatakan mantan pemimpin itu, yang telah mereka bantu untuk merebut kekuasaan pada Januari, mengingkari rencana untuk mencari mitra lain.

Sebelumnya, tentara bersenjata berseragam dan topeng muncul di televisi di Burkina Faso pada Jumat malam, untuk mengonfirmasi penggulingan Presiden Paul-Henri Damiba, kudeta kedua di negara itu tahun ini.

Pemimpin baru Burkina Faso adalah Kapten tentara Ibrahim Traore. Keberadaan Damiba tidak diketahui pada Jumat malam.

Traore mengatakan sekelompok perwira yang membantu Damiba merebut kekuasaan pada Januari, telah memutuskan untuk mencopot pemimpin mereka karena ketidakmampuannya menangani kelompok Islamis. Damiba yang berpangkat letnan kolonel sebelumnya menggulingkan mantan Presiden Roch Kabore karena alasan yang sama.

"Menghadapi situasi yang memburuk, kami mencoba beberapa kali untuk membuat Damiba memfokuskan kembali transisi pada pertanyaan keamanan," kata pernyataan yang ditandatangani oleh Traore dan dibacakan oleh petugas lain di televisi.

Pernyataan itu mengatakan Damiba telah menolak usulan para perwira untuk mengatur kembali tentara dan malah melanjutkan struktur militer yang telah menyebabkan jatuhnya rezim sebelumnya.

"Tindakan Damiba secara bertahap meyakinkan kami, ambisinya menyimpang dari apa yang kami rencanakan. Kami memutuskan hari ini untuk mencopot Damiba," jelasnya.

Diketahui, Burkina Faso telah menjadi pusat serangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang terkait dengan Al Qaeda dan ISIS, setelah kekerasan yang dimulai di negara tetangga Mali pada 2012 menyebar ke negara-negara lain di selatan Gurun Sahara.