JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Michael Victor Sianipar, meminta seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI untuk menolak rancangan yang tengah beredar mengenai kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota dewan.
Dalam rancangan APBD DKI tahun 2021, RKT tiap anggota DPRD mencapai Rp8.383.791.000. Anggaran ini mencakup gaji, tunjangan, uang kunjungan, bimbingan teknis, reses, hingga uang sosialisasi.
Sehingga, jika dikali dengan 106 anggota DPRD DKI dari seluruh fraksi, butuh anggaran sebesar Rp888.681.846.000 dalam satu tahun.
Angka itu melonjak drastis dibandingkan APBD DKI 2020 yang hanya Rp152.329.612.000 per tahun. Salah satu pos anggaran yang mengakibatkan meroketnya nilai RKT adalah kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD.
"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat," kata Michael dalam keterangannya, Senin, 30 November.
Menurut data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, selama pandemi ada lebih dari 190 ribu orang yang kehilangan pekerjaannya di Jakarta. Lalu, angka pengangguran DKI Jakarta naik pesat dari 6,5 persen ke 11 persen saat pandemi.
Atas dasar itu, Michael menganggap tidak elok jika anggaran DPRD mengalami kenaikan di saat banyaknya orang sedang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan selama pandemi COVID-19.
"Saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya, dan itu perlu ditunjukkan juga oleh wakil rakyat yaitu dengan menolak kenaikan pendapatan," ujar Michael.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Demokrat Minta TGUPP Anies Tak Bertindak Sebagai Atasan PNS DKI Jakarta
28 November 2020, 11:33 -
| BERNAS
Anies Copot Anak Buahnya Akibat Kerumunan Rizieq, Pengalihan Masalah?
30 November 2020, 08:41
Dia mengatakan pembahasan anggaran yang menyangkut hak-hak anggota dewan sudah melalui rapat di internal PSI antara fraksi dan DPW, bahkan sudah dikonsultasikan juga dengan DPP.
Keputusan yang telah diambil partai tersebut harus dilaksanakan oleh Fraksi PSI Jakarta dan menjadi landasan pandangan umum fraksi yang telah disampaikan di Rapat Paripurna.
"Instruksi partai adalah menolak kenaikan anggaran kerja dewan. Kalau tidak dilaksanakan akan ada sanksi disiplin partai yang tegas," pungkasnya.
Terkait
