JAKARTA - Anggota fraksi Partai Demorkat DPRD DKI, Neneng Hasanah memandang kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI berlebihan.
Mereka sering kali bertindak sebagai atasan dari para aparatur sipil negara (ASN) di lingkup DKI. Diakuinya, TGUPP juga pernah mengintervensi jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menjalankan program kerja.
Oleh sebab itu, Neneng meminta agar TGUPP bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pihak yang memberi masukan kepada Gubernur DKI Anies Baswedan dalam memimpin Ibu Kota.
"Fraksi Demokrat meminta agar TGUPP dapat membatasi diri dan tidak bertindak sebagai atasan dari ASN Pemprov DKI dengan masuk terlalu jauh pada ranah kebijakan yang menjadi kewenangan dari SKPD," kata Neneng pada Jumat, 28 November.
Selain itu, Neneng juga menyayangkan keputusan Anies yang mengajukan anggaran gaji dan operasional TGUPP DKI sebesar Rp19,84 miliar dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun anggaran 2021.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Ketiga Kalinya Anies Dapat Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik
26 November 2020, 11:33 -
| BERITA
Asyik, Anies Sediakan 9.000 Titik Akses Internet Gratis di Ibu Kota
25 November 2020, 07:55 -
| BERITA
Anak Buah Anies Dievaluasi karena Kerumunan Rizieq, Ada yang Dicopot?
24 November 2020, 21:45
Padahal, sejak tahun lalu, sudah banyak fraksi partai di DPRD yang mengkritik besarnya anggaran TGUPP dalam APBD DKI. Ditambah, DPRD tidak bisa mengevaluasi kinerja TGUPP karena hanya Anies yang selama ini melakukan evaluasi.
Oleh sebab itu, Neneng meminta agar jumlah anggota TGUPP disesuaikan dengan kebutuhan agar tak ada keborosan anggaran. Sebab, nantinya APBD DKI akan terbebani karena banyak menanggung gaji anggota TGUPP.
"Demokrat memunta agar jumlah dari TGUPP dapat lebih dibuat lebih proporsional sehingga tidak menimbulkan pemborosan anggaran," ungkapnya.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #mahkamah konstitusi #israel #iran #timnas indonesiaPopuler
Terkait
