Buntut Penolakan Tunjangan Dewan, PSI Ditinggal Sendirian karena Dianggap Plinplan

JAKARTA - Pandangan umum dibacakan anggota Fraksi PSI DPRD DKI di depan kursi yang kosong dalam rapat paripurna pembahasan rancangan peribahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014.

Semua anggota DPRD yang hadir dalam rapat memutuskan untuk walk out (keluar) dari ruangan karena enggan mendengarkan pandangan umum PSI. Hal ini merupakan buntut dari ketidakkonsistenan PSI terhadap kenaikan rencana kerja tahunan (RKT) DPRD.

Mulanya, salah satu anggota Fraksi PSI mendapat giliran membacakan pemandangan umum soal revisi Perda Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zonasi menuju podium.

Tiba-tiba, anggota fraksi Golkar, Jamaluddin melakukan interupsi. Ia meminta agar pimpinan rapat memberikan mandat kepada PSI untuk tidak mengubah sikapnya setelah rapat ini.

Lalu, Wakil Ketua DPRD DKI Misan Samsuri sebagai pimpinan rapat mengatakan tidak ada mandat khusus kepada PSI soal pandangannya. Kemudian, Jamaluddin menyatakan dirinya walk out dari ruang rapat paripurna sebelum PSI membacakan pandangannya. 

"Kalau memang tidak (ada mandat), saya tidak akan bersedia mendengarkan. Saya izin keluar," ujar Jamaluddin sebelum keluar dari ruang rapat di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 14 Desember.

Tak lama, semua anggota fraksi selain PSI mengikuti langkah Jamaluddin yang walk out dari ruang rapat paripurna. Sehingga, PSI membacakan pandangannya tanpa didengar oleh fraksi lain kecuali anggota DPRD pimpinan rapat dan pihak Pemprov DKI.

Melanjutkan, giliran anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Nasdem Jupiter mulai menyatakan pandangan umum fraksinya. Saat itu, para anggota DPRD yang walk out kembali masuk dan menduduki kursi mereka.

Setelah rapat selesai, Anggota Fraksi Golkar DPRD, Jamaluddin menjelaskan alasan dirinya memutuskan untuk walk out dari ruang rapat paripurna. Jamal merasa tidak suka secara pribadi terhadap sikap PSI saat ini.

Sebab, beberapa waktu lalu, DPW PSI DKI menyatakan menolak adanya kenaikan tunjangan dan gaji dalam rencana kerja tahunan (RKT) DPRD tahun anggaran 2021. Padahal, selama pembahasan, PSI hadir dan tidak menyatakan adanya penolakan. Ketidakkonsistenan itulah yang membuat PSI tidak disukai.

"Karena sudah tidak konsisten. Saya tidak mau mereka tanpa mandat partainya melakukan sesuatu di sini. karena, nanti bisa saja yang mereka katakan, diulas oleh partainya dan dimentahkan, dianggap tidak ada," kata Jamaluddin.

Melanjutkan, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra, Muhammad Taufik menyebut semua anggota fraksi yang turut walk out tidak direncanakan sebelumnya. "Ya spontan saja, atraksi, semua keluar," ucap Taufik.

Buntut dari polemik kenaikan gaji dan tunjangan

Sentimen negatif anggota DPRD kepada PSI datang dari polemik penyusunan gaji dan tunjangan anggota dewan tahun 2021 yang sempat mengalami kenaikan dalam penyusunannya.

Mulanya, penyusunan kenaikan anggaran ini berjalan adem tanpa penolakan dari seluruh fraksi. Sampai akhirnya, satu fraksi yakni PSI menyatakan sikap menolak di ujungnya. 

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI August Hamonangan menjelaskan alasan pihaknya ikut dalam rapat pembahasan panitia khusus kenaikan anggaran rencana kerja tahunan (RKT) DPRD DKI.

Selama pembahasan RKT, fraksi PSI di DPRD memang belum menunjukkan sikap penolakan karena masih menyampaikan hasil rapat pembahasan kepada DPW dan DPP partai. 

Sampai akhirnya, tiba-tiba PSI menyampaikan penolakan kenaikan RKT dalam pemandangan umum fraksi di rapat paripurna Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

"Sampai kepada adanya pandangan umum waktu rapat paripurna, kami sampaikan kami menolak, tidak setuju dengan kenaikan pendapatan DPRD yang ada di dalam RKT," kata August pada Kamis, 3 Desember.

Anggota fraksi partai lain di DPRD ramai-ramai memprotes sikap PSI. Salah satunya yakni Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra, Mohamad Taufik. Dalam setiap rapat pansus dan rapat pimpinan gabungan (gapimgab) terkait RKT 2021, Taufik menyebut perwakilan Fraksi PSI yang tergabung dalam pansus menyetujui seluruh pembahasan.

"PSI setuju dan tanda tangan dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) RKT DPRD DKI. Tapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitu lah, harus fair. Ini namanya, merusak institusi," ucap Taufik.

Tak ingin berpolemik panjang, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menegaskan bahwa pihaknya telah mengevaluasi draf RKT anggota dewan di tahun anggaran 2021. Dengan begitu, semua nominal gaji hingga tunjangan DPRD DKI di tahun 2021 tetap sama dengan tahun 2020.

"Semua itu saya evaluasi, itu kita enggak ada (kenaikan) semua. Skrng saya sebagai pimpinan angota DPRD menyatakan itu semua terevaluasi dan kembali ke APBD 2020," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 7 Desember.

Prasetio menegaskan bahwa kenaikan gaji dan tunjangan tiap anggota DPRD yang awalnya dikabarkan mencapai Rp173 juta per bulan atau Rp2 miliar per tahun bukan angka final. Pada akhirnya, DPRD memutuskan untuk tidak menaikkan anggaran tersebut.

"Di dalam rencana kertas kerja, itu belum konfirm. Lalu, (draf) itu tiba-tiba beredar lah, tidak secara legalitasnya," kata Prasetio.