PSI Tolak Anggaran DPRD Naik, Golkar: Mereka Ngibulin Masyarakat, dari Awal Setuju

JAKARTA - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco mengatakan sejak awal Fraksi PSI menyetujui kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD di tahun 2021. Belakangan muncul penolakan hanya untuk mencari sensasi.

"Menurut saya PSI ngibulin masyarakat. Mereka sebenar nya sejak awal setuju dan ikut dalam pembahasan penyusunan di ujung, mereka malah atraksi ke publik seolah-olah menolak agar dapat simpati masyrakat," kata Baco saat dihubungi, Rabu, 2 Desember.

Kata Baco, pernyataan Ketua DPW PSI DKI, Michael Victor Sianipar yang meminta fraksinya di DPRD untuk menolak RKT merupakan perbuatan tidak beretika. "Informasi mereka kepada publik bersifat provikatif demi mencari sensasi sesaat," ucap dia.

Dalam rancangan APBD DKI tahun 2021, RKT tiap anggota DPRD mencapai Rp8.383.791.000. Anggaran ini mencakup gaji, tunjangan, uang kunjungan, bimbingan teknis, reses, hingga uang sosialisasi.

Sehingga, jika dikali dengan 106 anggota DPRD DKI dari seluruh fraksi, butuh anggaran sebesar Rp888.681.846.000 dalam satu tahun.

Angka itu melonjak drastis dibandingkan APBD DKI 2020 yang hanya Rp152.329.612.000 per tahun. Salah satu pos anggaran yang mengakibatkan meroketnya nilai RKT adalah kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD.

Baco menjelaskan, nominal anggaran yang meroket ini bukan hanya gaji, melainkan tunjangan yang sesuai ketentuan dan memiliki batasan. DPRD ingin menyesuaikan tunjangan agar setara dengan pihak eksekutif.

"Yang memiliki nominal banyak itu kegiatan dewan yang bersentuhan dengan masyarakat langsung dan dananya dikelolah oleh Sekretaris DPRD, bukan anggota dewan. Kegiatan sosialisasi dan kunjungan kerja yang kita perbanyak agar bisa ketemu konstituen dan bisa menyerap aspirasi," jelas Baco.

Diketahui sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Michael Victor Sianipar, meminta seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI untuk menolak kenaikan RKT anggota dewan.

"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat," kata Michael, Senin, 30 November.

Dia mengatakan pembahasan anggaran yang menyangkut hak-hak anggota dewan sudah melalui rapat di internal PSI antara fraksi dan DPW, bahkan sudah dikonsultasikan juga dengan DPP. 

Keputusan yang telah diambil partai tersebut harus dilaksanakan oleh Fraksi PSI Jakarta dan menjadi landasan pandangan umum fraksi yang telah disampaikan di Rapat Paripurna.

"Instruksi partai adalah menolak kenaikan anggaran kerja dewan. Kalau tidak dilaksanakan akan ada sanksi disiplin partai yang tegas," pungkasnya.