JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menjemput paksa Gubernur Papua Lukas Enembe jika kembali mangkir. Sesuai aturan, penjemputan bisa dilakukan apalagi jika dia dua kali tidak menghadiri pemanggilan penyidik.
"Sebenarnya kalau dipanggil dua kali secara patut tidak hadir ya harus dipanggil paksa, itu aturannya KUHAP," kata Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman kepada wartawan, Selasa, 20 September.
Boyamin mengingatkan Lukas harusnya memenuhi panggilan pemeriksaan. Apalagi, surat panggilan dari KPK sudah dikirimkan sesuai dengan aturan.
"Kan dipanggil sekali sudah mangkir. Panggilan kedua nanti ya harus dikirimkan, kalau mangkir lagi ya upaya paksa," tegasnya.
Lebih lanjut, KPK diminta tak segan melakukan upaya paksa. Boyamin berharap komisi antirasuah tidak terpengaruh dengan desakan berbagai pihak yang meminta penghentian kasus.
Selain itu, pendukung Lukas diminta berpihak pada KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Mereka tidak boleh mengganggu pemberantasan korupsi yang sedang dilaksanakan dengan menyatakan ada kriminalisasi.
"Kalau istilah kriminalisasi dan sebagainya ya dibuktikan di pengadilan, harusnya kan begitu. Toh, KPK juga sudah dua kali kalah paling tidak melawan Samin Tan sama Sofyan Basir, mereka diputus bebas," ujarnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
KPK Terus Kumpulkan Bukti Dugaan Korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe
20 September 2022, 12:29 -
| BERITA
Disindir Karena Ikut Umumkan Lukas Enembe Jadi Tersangka KPK, Mahfud MD: Memangnya Kenapa?
20 September 2022, 09:07 -
| BERITA
Angkat Bicara Kasus Perkosaan di Hutan Kota Jakut, Komnas PA Sebut Pola Pengasuhan yang Salah
20 September 2022, 14:31
Diberitakan sebelumnya, Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan ini didasari pengaduan dari masyarakat.
Belum dirinci kasus yang menjeratnya tapi dia sudah dicegah ke luar negeri selama enam bulan.
Terkait
