Ombudsman Anggap Pemerintah Lalai soal Kerumunan Massa Rizieq: Anggap Enteng, Kaget di Akhir

JAKARTA - Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih menilai pemerintah lalai mengantisipasi kerumunan simpatisan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Peristiwa ini disebut menimbulkan ketidakpercayaan publik pada pemerintah.

Dari penilaian Alamsyah, ketidakpercayaan publik pada penyelenggara negara dan antarkelompok masyarakat sedang tinggi. Dampaknya, pelayanan pemerintah tidak berjalan dengan maksimal.

"Kalau menurut saya lalai. Kelalaian ini karena terlalu menganggap enteng, jadi dia kaget diakhir. Harus kita akui saja lah kaget baru mengambil tindakan yang salah berulang-ulang," tutur Alamsyah dalam diskusi virtual, Minggu, 22 November.

Alamsyah mempertanyakan alasan pemerintah tidak bisa mengidentifikasi kerumunan massa penjemput Rizieq di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, sejak dini. Padahal informasi kepulangan Rizieq Shihab bukan sesuatu yang mendadak.

"Contoh saya mau lihat dari awal. Masa sih tidak bisa diidentifikasi bahwa akan ada kerumunan massa menjemput Habib Rizieq Shihab. Kemudian kan teman-teman di Kepolisian punya Intelkam (seharusnya) sudah bisa melihat," katanya.

Menurut Alamsyah, seharusnya saat informasi kepulangan Rizieq Shihab diterima, pemerintah langsung menindaklanjuti  mengantisipasi terjadinya kerumunan.

"Harusnya diantisipasi, tapi lihat berapa banyak pelayanan publik yang terganggu di bandara?," ujarnya.

Kelalaian pemerintah ini sambung Alamsyah juga berdampak pada hal lain seperti persepsi menilai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendukung pernikahan anak Rizieq dengan memberi masker. Padahal pemberian masker dinilai Alamsyah terpaksa dan langkah terakhir karena panitia mengabaikan imbauan pemerintah.

"(Penafsiran) ini karena menganggap remeh dan tidak melakukan mitigasi dengan baik," tuturnya.

Pemerintah, kata Alamsyah, harus menyadari adanya ketidakpercayaan publik yang kini muncul. Ke depan pemerintah harus membuat kebijakan cepat dan tepat.

"Tidak mungkin kawan-kawan penyelenggara negara tidak tahu bagaimana treatment dengan persuasif," katanya.