Tunggu Laporan Soal Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI Jakarta, KPK: Kalau Ada Info Kita Cari

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta siapa pun pihak yang mengetahui dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta untuk melapor.

Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan pihaknya siap menelusuri dugaan tersebut. Namun, KPK menunggu ada informasi yang masuk lebih dulu sebelum bertindak.

"Kalau memang ada, kalau ada laporan yang bagus, info yang bagus kita akan cari bukti pendukungnya," kata Karyoto dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Agustus.

Karyoto mengatakan praktik jual beli jabatan ini memang telah terjadi di banyak tempat, salah satunya Kabupaten Probolinggo. Pada kasus tersebut, Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari bersama suaminya terseret karena mematok tarif untuk mengangkat ASN di wilayahnya.

"Kalau di Probolinggo sudah betul (terjadi, red). Jadi lurah, Pj (Penjabat) saja bayar puluhan juta," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengaku mendengar banyak informasi terkait jual beli jabatan di lingkungan ASN Pemprov DKI Jakarta.

Praktik lancung ini banyak terjadi di masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Di akhir masa jabatan gubernur, saya mendengar banyak persoalan ASN kita dalam jual beli penempatan. Sudah berapa oknum saya temukan," kata Gembong kepada wartawan, Rabu, 24 Agustus.

Gembong menyebut praktik jual beli ini terjadi berbagai posisi dari lurah, kepala seksi satuan kerja perangkat daerah (SKPD), hingga camat.

Dia mencontohkan untuk jabatan kepala sub seksi menjadi kepala seksi dalam eselon yang sama dibanderol harga Rp60 juta. Kemudian, posisi lurah seharga harga hingga Rp100 juta sementara jabatan camat dipatok Rp200 juta hingga Rp250 juta.

Anggota Komisi A DPRD DKI ini menyebut praktik ini sudah sebenarnya jadi rahasia umum. Tapi, dia menuding praktik jual beli jabatan ini makin menjadi ketika Anies menjadi Gubernur DKI.

"Saat ini makin banyak karena sekarang yang ikut campur lebih banyak. Artinya begini, Anies punya tim yang begitu banyak. Jadi, tangan-tangan itu lah yang kadang-kadang ngerecokin SKPD," ujar Gembong.