Demo Warga Thailand Tolak Pemblokiran Pornhub, Konon Ada Skandal Seks Keluarga Kerajaan di Dalamnya

JAKARTA - Pemblokiran situs Pornhub oleh pemerintah Thailand berbuntut panjang. Mereka yang menjadi bagian dari gerakan pro-demokrasi Thailand beramai-ramai melakukan protes kepada empunya kebijakan.

Para demonstran menilai aksi pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintah Thailand sebagai bentuk kediktatoran di era digital. Melansir Reuters, Kamis, 5 November, tak cuma Pornhub saja yang dilarang. Otoritas juga telah memblokir 190 situs lain yang di anggap menampilkan pornografi.

Menteri Digital Thailand Puttipong Punnakanta mengatakan langkah yang dipilih pemerintah sebagai upaya membatasi akses ke situs porno dan perjudian. Secara Undang-Undang (UU), hal itu tergolong kejahatan dunia maya nan ilegal.

Akan tetapi, desas-desus muncul. Masyarakat meyakini pemblokiran Pornhub dilakukan karena dalam situs tersebut orang-orang bisa mengakses rekaman mesum anggota keluarga kerajaan dalam beberapa tahun belakangan.

Bau skandal itu yang turut membuat demonstran berang. Mereka pun sempat meramaikan jagat dunia maya dengan tagar #SavePornhub. Mereka mengkritisi penutupan situs, di mana Thailand masuk dalam 20 besar negara dengan kunjungan harian tertinggi global pada 2019.

Salah satu yang bersuara kencang terkait pemblokiran ialah sekelompok aktivis yang menamakan diri mereka Anonymous Party. “Kami ingin merebut kembali Pornhub. Orang berhak atas pilihan."

The pro-democracy rally against censorship has started at the Digital Ministry at Government Complex in Chaengwattana. #ม็อบ3พฤศจิกา pic.twitter.com/8cXtT91MEl

— Erich Parpart (@erich_parpart) November 3, 2020

Tak hanya itu. Sekumpulan aktivis prodemokrasi yang saban hari turun ke jalan mendesak pemecatan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dan reformasi sistem monarki juga ikut dalam unjuk rasa di luar kantor Kementerian Digital Thailand. Mereka datang lengkap dengan spanduk bertuliskan "gratiskan Pornhub" dan "klaim kembali Pornhub."

Bagi mereka, #SavePornhub adalah tuntutan tambahan di samping pengguncangan monarki. Atas pemblokiran itu, Direktur Yayasan Manushya Emilie Pradichit angkat bicara.

Kata Emilie, langkah pemerintah memblokir banyak situs adalah keputusan yang tak dapat dibenarkan. Seakan-akan pemerintah mulai menunjukkan taringnya sebagai diktator di era digital.

"(Thailand) tanah kediktatoran digital, dengan kaum konservatif berkuasa mencoba mengontrol apa yang dapat ditonton, dapat dikatakan, dan dapat dilakukan oleh kaum muda secara online," serunya.

Di sisi lain, pemblokiran Pornhub membuat perusahaan riset internet, Top10VPN ketiban untung. Mereka mencatat lonjakan warga Thailand yang mengunduh Virtual Private Network (VPN).

Saking populernya VPN pasca-pemblokiran, lonjakan unduhan bahkan mencapai 640 persen. Angka itu adalah lonjakan serius dibanding rata-rata unduhan VPN pada bulan sebelumnya, yakni September dan Oktober.