Jerman, Prancis hingga Belanda Kompak Tolak Cap 'Teroris' Israel Terhadap LSM Palestina

JAKARTA - Sembilan negara Uni Eropa menolak cap teroris yang diberikan oleh Israel terhadap enam kelompok LSM Palestina, menyebut akan tetap bekerja sama dengan mereka, lantaran kurangnya bukti terhadap klaim yang dikeluarkan tahun lalu tersebut.

Israel menunjuk keenam kelompok Palestina sebagai organisasi teroris dan menuduh mereka menyalurkan bantuan donor kepada militan, sebuah langkah yang menuai kritik dari Perserikatan Bangas Bangsa dan pengawas hak asasi manusia.

Kelompok-kelompok itu termasuk organisasi hak asasi manusia Palestina Addameer dan Al-Haq, yang mendokumentasikan dugaan pelanggaran hak oleh Israel dan Otoritas Palestina yang didukung Barat di Tepi Barat yang diduduki Israel dan yang menolak tuduhan itu.

Dalam pernyataan bersama, Kementerian Luar Negeri Belgia, Denmark, Prancis, Jerman, Irlandia, Italia, Belanda, Spanyol, dan Swedia mengatakan mereka belum menerima "informasi substansial" dari Israel yang akan membenarkan peninjauan kebijakan mereka.

"Jika bukti dibuat sebaliknya, kami akan bertindak sesuai," bunyi pernyataan bersama tersebut, melansir Reuters 13 Juli.

"Dengan tidak adanya bukti seperti itu, kami akan melanjutkan kerja sama dan dukungan kuat kami untuk masyarakat sipil di oPT (wilayah Palestina yang diduduki)," sambung pernyataan itu.

Terkait pernyataan negara-negara Uni Eropa ini, Kementerian Luar Negeri Israel tidak segera menjawab permintaan komentar.

Diketahui, Israel tahun lalu mengatakan enam kelompok yang dituduh memiliki hubungan dekat dengan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), yang telah melakukan serangan mematikan terhadap Israel dan masuk dalam daftar hitam terorisme Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Terpisah, pakar hak asasi manusia PBB termasuk Michael Lynk, pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki, mengatakan pada Bulan April beberapa penyandang dana telah menunda kontribusi mereka kepada LSM ini sementara mereka menyelidiki klaim tersebut, merusak pekerjaan mereka.

Mereka meminta masyarakat internasional untuk melanjutkan atau melanjutkan dukungan mereka.

"Masyarakat sipil yang bebas dan kuat sangat diperlukan untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan untuk solusi dua negara," kata sembilan negara Uni Eropa.

Untuk diketahui, Israel merebut Tepi Barat, Jalur Gaza dan Yerusalem Timur dalam perang Timur Tengah 1967. Sementara, Palestina mencari wilayah untuk negara masa depan.