JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) berharap reshuffle terakhir yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada tengah Juni lalu bisa mendongkrak kinerja kabinet khususnya di sektor ekonomi.
Hal ini dikatakan Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menanggapi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin yang menurun berdasarkan survei Litbang Kompas.
Viva menilai, pergantian pimpinan pada Kementerian Perdagangan dan Kementerian ATR/BPN bisa menjadi pintu masuk menjaga dan stabilitas perekonomian dalam negeri. Pasalnya, kata Viva, dari hasil survei menguatkan asumsi dan kenyataan bahwa kepuasan publik terhadap pemerintah sangat ditentukan oleh faktor ekonomi dan lapangan pekerjaan.
"Sehingga diharapkan tim ekonomi pemerintah dapat bekerja maksimal, dapat mengatur, menjaga, dan melakukan stabilisasi harga bahan pangan dan bahan pangan pokok, serta dapat menstimulasi sektor industri dan manufaktur agar terbuka peluang untuk menampung lapangan pekerjaan," ujar Viva kepada wartawan, Selasa, 21 Juni.
Menurut Viva, ketika terjadi gejolak ekonomi terutama soal kenaikan harga dan ketersediaan stok pangan menurun, maka berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan publik terhadap pemerintah.
Terlebih, lanjutnya, perekonomian Tanah Air juga terpengaruh faktor transisi dari pandemi COVID-19 dan kondisi global. Oleh sebab itu, kata Viva, stabilitas ekonomi dianggap punya kaitan kuat dengan stabilitas politik.
BACA JUGA:
"Masa transisi perekonomian Indonesia pascapandemi COVID-19, bukan hanya dipengaruhi oleh faktor dalam negeri, tetapi juga oleh perekonomian global dan dampak ekonomi perang Rusia-Ukraina," kata Viva.
Oleh karena itu, Viva menegaskan, persoalan ekonomi nasional harus menjadi prioritas dan ditangani secara bersama-sama.
"Jika kita kompak bahwa persoalan memperbaiki ekonomi nasional menjadi agenda utama bangsa, maka tentu akan memiliki trickle down effect pada stabilitas politik, penciptaan lapangan usaha yang kondusif, dan semakin menguatnya integrasi nasional," tandasnya.
Diketahui, survei Litbang Kompas periode Juni 2022 menemukan penurunan angka kepuasan publik pada kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.
Angka tingkat kepuasan turun ke angka 67,1 persen di Juni 2022 setelah sebelumnya berada di angka 73,9 persen di Januari.
Drastisnya penurunan tingkat kepuasan secara menyeluruh dipengaruhi minimnya kepuasan di sektor ekonomi.
Sektor ekonomi di sini meliputi kinerja dalam menjaga harga barang dan jasa, serta tentang ketersediaan lapangan kerja.
"Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi terpantau menurun. Penurunan kepuasan terhadap kinerja ekonomi terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf pada survei Litbang Kompas periode Juni terjadi sebelumnya Januari 2022," kata peneliti Litbang Kompas, Andreas Yoga Prasetyo.