JAKARTA - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono memandang seharusnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak begitu mempermasalahkan hak interpelasi Formula E direalisasikan. Apalagi jika Anies meyakini acara balapan tersebut telah diselenggarakan dengan sukses.
Sebagai pengingat, interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting, strategis, dan berdampak luas.
Dalam hal ini, DPRD akan meminta keterangan Anies terhadap penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan Formula E. Karena itu, Gembong mengaku partainya masih mendorong usulan hak interpelasi bisa digelar lewat rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.
"Harusnya Gubernur makin pede kalau memang acaranya sukses. Kan, enggak ada urusan dengan penyelenggaraan yang sudah dikatakan sukses. Fungsi pengawasan dewan tetap berjalan," kata Gembong saat dihubungi, Minggu, 12 Juni.
BACA JUGA:
Gembong menjelaskan, jika interpelasi bisa digelar, DPRD akan melakukan evaluasi alokasi APBD senilai Rp560 miliar yang digelontorkan untuk pembayaran commitment fee Formula E yang telah diselenggarakan pada Sabtu, 4 Juni lalu.
"Sifatnya kita akan memperdalam pelaksanaan pengalokasian dan terakhir evaluasi. Jadi, kita katakan interpelasi ini forum untuk evaluasi menyeluruh kaitan Formula E yang dianggap sukses dalam penyelenggaraan," ujar Gembong.
Saat ini, PDIP tengah mendorong pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk melakukan rapat Badan Musyawarah (Bamus) dengan agenda penjadwalan rapat paripurna penentuan hak interpelasi. Dalam rapat paripurna ini, interpelasi bisa dijalankan jika kuorum kehadiran anggota dewan terpenuhi.
"Kita selalu desak pimpinan, tapi pimpinan belum menjadwalkan rapat Bamus dengan agenda lanjutan rapat paripurna. Enggak tahu ada apa, mungkin karena agenda padat. Tapi kita dorong terus," ungkap dia.
Tag Terpopuler
#ramadan #jokowi #piala dunia u 20 #rafael alun trisambodo #impor pakaian bekasPopuler
Terkait
