Sepihak Naikkan Biaya Paket Ibadah Haji, Legislator PKS Desak Pemerintah Sampaikan Surat Keberatan ke Arab Saudi

JAKARTA - DPR RI menyetujui penambahan anggaran untuk pelaksanaan ibadah haji 2022 reguler dan khusus sebesar Rp1,5 triliun yang diminta Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Pasalnya, ada kebijakan Pemerintah Arab Saudi terbaru yang memerlukan biaya tambahan, seperti pelayanan Arafah Muzdalifah dan Mina atau pelayanan Masyair. 

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf, menilai keputusan sepihak pemerintah Arab Saudi yang menaikkan biaya paket masyair pada ibadah Haji tahun 2022 tidak bisa didiamkan.

Menurutnya, pemerintah Indonesia harus melayangkan surat keberatan lantaran biaya kenaikan tersebut berada di luar kontrak yang sudah diteken.

“Kami berharap pemerintah menyampaikan keberatannya secara resmi atas kebijakan Saudi menetapkan harga paket masyair yang tidak wajar. Apalagi, angka-angka ini muncul setelah tanda tangan kontrak selesai dilakukan,” ujar Bukhori kepada wartawan, Kamis, 2 Juni.  

Politikus PKS itu mengatakan, surat keberatan tersebut untuk menunjukkan sikap tegas pemerintah dalam membela jemaah hajinya. 

"Sekaligus peringatan terhadap Arab Saudi agar berkomitmen menepati kesepakatan yang telah disetujui bersama," katanya. 

Bukhori juga meminta Pemerintah Arab Saudi menghormati negara-negara yang konsisten membantu menyukseskan penyelenggaran ibadah haji. Bila perlu, negara lain yang dimintai penambahan biaya juga menyampaikan keberatannya ke Arab Saudi. 

“Pemerintah Indonesia dapat mengajak negara lain untuk menyampaikan rasa keberatannya secara kolektif, mengingat kebijakan paket Masyair juga berlaku bagi negara lain," kata Bukhori.

Diketahui, sebelumnya Komisi VIII DPR RI akhirnya menyepakati usulan penambahan anggaran biaya operasional haji reguler dan khusus penyelanggaraan ibadah haji tahun 2022 sebesar Rp1,5 triliun. Usulan itu sebelumnya diminta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Menag mengatakan, setelah disepakatinya usulan penambahan anggaran haji, pihaknya akan tetap melakukan komunikasi ke pemerintah Arab Saudi. Yaqut berharap kejadian penambahan anggaran tiba-tiba ini tak terulang kembali.

"Ke depan intinya kita akan bicara dengan pemerintah Saudi, tentu dengan mengajak beberapa negara pengirim misi haji yang lain agar hal-hal seperti ini tidak terulang di masa-masa yang akan datang," kata Yaqut.