Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu Lagi, PDIP: Yang Masih Bisa Hanya Mendagri, Tapi Luhut Menteri Utama

JAKARTA - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul turut merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang para menteri tidak lagi berbicara penundaan pemilu atau presiden tiga periode.

Bambang menilai, hanya beberapa menteri saja yang masih bisa berbicara soal pemilu. Salah satunya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Diluar menteri itu, menurutnya, kurang pas untuk mengurusi soal pemilu. 

"Masih masuk akal kalau menteri dalam negeri. Tapi kalau menteri yang enggak ada urusannya, enggak usahlah," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 7 April.

Sementara menyoal Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang sebelumnya ikut menyuarakan penundaan Pemilu 2024, Bambang menilai kurang cocok. Kecuali, kata dia, jika Airlangga berbicara sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Kalau pak Airlangga sebagai ketum (cocok). Kalau sebagai menko ya enggak pas," kata Bambang.

Bambang juga ditanya terkait Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang gencar menggaungkan penundaan pemilu hingga sebut big data. Soal Luhut, Bambang tak memberikan penilaian secara gamblang.

Ketua Komisi III DPR itu hanya mengatakan kekuatan politik Luhut yang juga seolah sudah menjadi rahasia umum di publik. Bahkan Bambang menyebut Luhut menteri utama. 

"Kalau Pak Luhut ya monggo saja, bisa evaluasi sendiri. Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko kan menteri utama," jelasnya.

"Tapi orang juga paham sekali betapa pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat. Misalnya, contoh Pak Presiden pernah statement disetop ekspor kan gitu. Dua hari berikutnya dibuka lagi Pak Luhut yang statement," tandas Pacul.