Dukung Jokowi yang Setop Isu Penundaan Pemilu, PDIP: Kalau Sudah Tabrak Konstitusi, Nalar Rakyat akan Tersulut

JAKARTA - PDI Perjuangan mendukung sikap Presiden Joko Widodo yang memerintahkan para menteri untuk menghentikan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.

Anggota Fraksi PDIP Said Abdullah, mengatakan pernyataan Presiden Jokowi itu merupakan penegasan bahwa semua pihak harus mempersiapkan pemilu yang sepakat digelar pada 14 Februari 2024.

Dia berharap Pemilu 2024 menjadi tonggak penting bagi demokrasi di Indonesia ke depan yang semakin matang. Serta sukses menghasilkan kepemimpinan nasional dengan penuh martabat.

"PDIP, sebagaimana ditegaskan oleh Ibu Puan Maharani, Ketua DPP PDIP Bidang Politik, Keamanan dan Pemerintahan, yang juga Ketua DPR RI bahwa PDIP mendukung pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024, menolak penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode," ujar Said kepada wartawan, Kamis, 7 April.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini mengajak semua pihak untuk menatap Pemilu 2024 mendatang. Dia berharap, DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu segera membahasa tahapan Pemilu 2024 utamanya soal anggaran.

"Kita segerakan langkah-langkah nyata untuk mempersiapkan Pemilu 2024," tegasnya.

Legislator Jawa Timur itu mengingatkan bahwa kekuasaan sesungguhnya adalah penderitaan. Bila kecanduan kekuasaan memang bisa lupa daratan, apapun bisa diterabas, tak terkecuali konstitusi.

“Wacana kontraproduktif ini kiranya bisa menjadi pelajaran berharga. Sekuat apapun dukungan politik dalam pemerintahan, tetapi bila sudah menabrak sendi-sendi bernegara yang tiangnya disangga oleh konstitusi, saya kira nalar rakyat akan tersulut bangkit," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang para menterinya untuk menyuarakan atau membahas terkait wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden yang menjadi polemik belakangan ini.

Puan menilai sikap yang dilakukan Jokowi sudah tepat. Menurutnya, para menteri seharusnya fokus membantu Presiden mengatasi berbagai persoalan bangsa ketimbang sibuk membahas soal penundaan Pemilu 2024.

“Kami tentu berharap para menteri mengikuti perintah Presiden, sehingga bisa lebih fokus membantu Presiden mengatasi berbagai persoalan bangsa, khususnya kenaikan berbagai harga komoditas yang memberatkan rakyat saat ini. Kalau ada yang beralasan wacana tersebut sah dalam negara demokrasi, saya pikir topik tentang pemulihan ekonomi rakyat sekarang ini lebih penting untuk dibicarakan di ruang publik,” kata Puan usai bertemu dengan Presiden Jokowi, di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu, 6 April.

Lebih lanjut Puan menjelaskan, yang dibutuhkan rakyat saat ini bukanlah perbincangan penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan presiden.

“Tapi bagaimana harga-harga sembako tidak melonjak dan juga mudah didapatkan. Terlebih di masa-masa jelang Hari Raya sekarang ini,” katanya.