Tak Hanya Bahlil, Djarot Beberkan Politikus yang Dorong Wacana Presiden 3 Periode

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat mengatakan ada sejumlah politikus yang ikut menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden dari dua menjadi tiga periode.

Hal ini disampaikan Djarot menanggapi pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang menyebut permintaan itu berasal dari dirinya bukan dari pihak lain. Termasuk, Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"Oh, ya, bagus," kata Djarot menanggapi pernyataan Bahlil, Senin, 30 Oktober.

Namun, Djarot menyebut permintaan itu disebutkan oleh sejumlah pihak seperti Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, hingga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Djarot skeptis dengan pernyataan Bahlil.

"Idenya sendiri kok banyak banget," sindir anggota DPR RI itu.

Djarot menyebut PDIP sebenarnya mengendus adanya upaya terorganisir untuk mendorong penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Karenanya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belakangan memutuskan menghentikan wacana amandemen terbatas karena berbahaya.

"Setop, tidak usah lagi berbicara masalah amendemen terbatas, karena berbahaya dan bisa dijadikan pintu masuk, merembet ke pasal-pasal yang lain. Makanya kita setop," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan pernyataan kader partainya, Adian Napitupulu terkait permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperpanjang masa jabatannya. Akibatnya, eks Gubernur DKI Jakarta itu kini berubah haluan dalam keputusan politik.

Hasto menyebut ada salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju yang menyebut bahwa Pak Lurah menginginkan wacana masa jabatan presiden tiga periode terlaksana. Dia juga sudah mengklarifikasi hal tersebut.

Belakangan, pernyataan Hasto dibantah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Ia menegaskan dirinya adalah orang yang pertama kali mengembuskan isu penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan penundaan Pemilu 2024.

"Saya baru datang jenderal (Prabowo Subianto), ada di media bicara tentang tiga periode. Katanya itu atas perintah seseorang. Saya mau sampaikan ya, yang ngomong tentang isu penundaan Pemilu itu pertama itu namanya Bahlil Lahadalia. Buka itu di semua media. Dan saya tidak pernah diperintah oleh siapa pun," kata Bahlil di acara Deklarasi Penerus Negeri di Djakarta Theater XXI, Jakarta, Sabtu, 28 Oktober.