PDIP Anti-politik Dinasti, Djarot Singgung Megawati dan Puan Maharani Berkarier dari Bawah

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat memastikan partainya antipolitik dinasti. Dia mengatakan ada aturan dalam partainya yang melarang satu keluarga maju dari daerah pemilihan yang sama.

"Contohnya suami istri, misalnya, tidak boleh dicalonkan menjadi anggota DPR atau legislatif di tingkatan yang sama. Misalkan saya sebagai caleg dari Sumut, istri saya juga anggota DPR, itu enggak boleh. Jangankan di satu dapil, beda dapil enggak boleh. Jadi kami PDIP itu melawan politik dinasti, kita batasi," kata Djarot dalam diskusi, Senin, 30 Oktober.

Djarot juga membantah adanya politik dinasti keluarga Soekarno di partai berlambang banteng tersebut. Katanya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri membangun karier politik dari bawah ketika ayahnya sudah meninggal dunia.

Begitu juga Puan Maharani, anak Megawati. "(Megawati, red) jadi wakil presiden, presiden, ketua partai juga ya. Oh itu dinasti politiknya Bung Karno, kan begitu, saya katakan enggak benar," tegasnya.

"Betul bahwa Ibu Mega itu (anak, red) Bung Karno tapi beliau melalui proses penggemblengan dalam politik dari bawah dan ketika Bung Karno sudah wafat, puluhan tahun," sambung Djarot.

Sementara Puan, sambung Djarot, juga merintis karier politiknya setelah Megawati tak berkuasa. Sama seperti ibunya, dia juga berproses dengan menjadi calon legislatif dahulu sebelum bisa menjadi Ketua DPR.

"Jadi itu by process. Dari DPR RI dan suaranya terbanyak sehingga kemudian ditugaskan sebagai Menko PMK dari bawah juga. Ini kalau masalah dinasti dari keturunan," ungkap anggota DPR itu.

Diberitakan sebelumnya, isu dinasti politik merebak setelah anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Gibran secara resmi mendaftar bersama Prabowo ke KPU didukung Koalisi Indonesia Maju yang diisi sembilan partai di antaranya Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan sejumlah partai lain termasuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Langkah ini membuat PDIP berang dan menyebut keanggotaan Gibran dengan sendirinya berakhir setelah dia tak mengikuti putusan partai. Sebab, partai berlambang banteng ini mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap sikap ini diambil Gibran karena didasari keputusan politik Presiden Jokowi yang ditolak keinginannya untuk memperpanjang masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.