Ketua PDIP Djarot: Sikap Presiden Jokowi Sudah Tegas, Pemilu Tetap 2024 Tak Ada Penundaan

JAKARTA - Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat tak mempermasalahkan aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa. Namun, dia menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menunjukkan sikap tegas terkait isu penundaan pemilihan umum (pemilu).

Ketegasan ini ditunjukkan bukan hanya dengan pernyataan tapi juga melantik Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hari ini, Selasa, 12 April.

"Pak Jokowi sudah tegas, pemilu tetap 2024, tidak akan ada penundaan dan sekarang Komisioner KPU, (anggota, red) Bawaslu dilantik. Jadi sudah klir, jelas, tegas, dan sikapnya Pak Jokowi sudah berkali-kali disampaikan," kata Djarot kepada wartawan di gedung ACLC KPK, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa, 12 April.

Djarot juga menyatakan PDIP sejak awal menjadi partai yang menolak tegas wacana penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Partai berlambang banteng ini memilih untuk taat pada konstitusi.

"Ibu Mega (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri) itu sangat taat dan menghormati konstitusi bahwa pemilu itu lima tahun sekali dan tidak boleh ada perpanjangan atau penundaan. Kita harus setia pada itu, kita taat konstitusi," tegas eks Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Makanya PDI Perjuangan menolak untuk perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden yang ketiga kali periode, tidak bisa," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR/MPR pada Senin, 11 April.

Mereka mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai. Setelah berorasi, mereka kemudian ditemui oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk F. Paulus, dan Rahmat Gobel. Kapolri Jend Listyo Sigit Prabowo juga hadir.

Tak hanya itu, dalam aksinya, massa juga menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode.