Hasto Pastikan Sikap Jokowi Satu Nafas dengan Partai, Aksi Mahasiswa Jangan Sampai ‘Salah Alamat’
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto/ Foto: Antara

Bagikan:

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memperingatkan agar para peserta demonstrasi yang akan berlangsung besok, Senin, 11 April, jangan sampai ‘salah alamat’ ketika menyampaikan tuntutan.

“Jika demo ditujukan untuk agenda itu (Penundaan Pemilihan Umum/Pemilu) saya jadi teringat suatu lagu, jangan sampai salah alamat dari Ayu Ting-Ting. Jangan salah alamat,” ucap Hasto, dikutip dari Antara, Minggu, 10 April.

Hasto mengingatkan bahwa sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden telah senapas dengan partai, yaitu untuk taat dengan konstitusi.

Sementara isu tersebut disampaikan oleh orang-orang di sekitar kekuasaan dan sejumlah ketua umum partai politik.

Untuk itu, Hasto juga meminta kepada berbagai partai yang sebelumnya mengusulkan tentang penundaan pemilu agar memberikan pernyataan tegas dan penjelasan kepada publik dan mahasiswa.

“Kalau sikap dari PDIP, dari Presiden Jokowi sejak awal kami nyatakan sudah sangat tegas. Hanya ada orang-orang di sekitar kekuasaan itu,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah mengingatkan dan melarang menteri-menterinya untuk melakukan gerakan-gerakan di luar mandat yang diterima agar fokus pada tugasnya.

“Dan tadi Pak Presiden memimpin rapat terbatas untuk membahas persiapan pemilu itu, ini kan merupakan bukti bahwa presiden taat kepada institusi, dan itulah sejak awal diyakini oleh PDIP,” ucap Hasto.

Meskipun demikian, Hasto menegaskan bahwa demo merupakan hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat.

“Itu kan diatur konstitusi,” ucapnya.

Senin, 11 April, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menyelenggarakan aksi unjuk rasa secara serentak di sejumlah kota.

Melalui unjuk rasa tersebut, para mahasiswa akan menyuarakan penolakan penundaan Pemilu 2024, perpanjangan masa jabatan presiden, dan menolak kenaikan harga BBM.