Jokowi Janji Pemerintah Bakal Lebih Serius Jalankan Rekomendasi Ombudsman
Presiden Jokowi menerima audiensi Ombudsman di Istana Merdeka Jakarta pada hari ini. (Ist)

Bagikan:

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima audiensi dengan Ombudsman di Istana Merdeka Jakarta pada hari ini. Ombudsman RI menyampaikan laporan tahunan 2021 sekaligus membahas beberapa hal.

Anggota Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya menyatakan, Jokowi berjanji pemerintah baik kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah akan lebih serius dalam menjalankan rekomendasi dari hasil pengawasan Ombudsman terhadap suatu masalah penyelenggaraan negara.

"Pak Presiden menjanjikan menseriusi hasil pengawasan umum ombudsman untuk ditindaklanjuti oleh presiden, karena memang yang diserahkan adalah laporan laporan pengawasan," kata Dadan dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 12 April.

"Presiden menyampaikan bahwa Ombudsman sebagai lembaga negara sudah konsisten mengawasi pelayanan publik dan pemerintah akan serius hasil pengawasan yang disampaikan oleh Ombudsman," lanjut dia.

Sementara itu, dalam penyampaian hasil kinerja tahunan, Ombudsman menyampaikan beberapa agenda penting di dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia.

"Hasil kinerja Ombudsman selama 2021 terfokus kepada beberapa isu, di antaranya adalah penyelesaian laporan masyarakat, kemudian pencegahan maladministrasi lewat survei kepatuhan pelayanan publik di tingkat daerah dan kementerian lembaga, kemudian pengembangan kelembagaan," tutur Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih.

Najih menuturkan pihaknya juga meminta adanya peningkatan atau penguatan kelembagaan lewat perbaikan atau revisi undang-undang dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Ombudsman Republik Indonesia.

Najih mengaku Jokowi merespons dengan baik apa yang sudah dikerjakan Ombudsman selama satu tahun. Jokowi juga berharap di masa-masa mendatang Ombudsman terus bisa bekerja dan meningkatkan pengawasannya lebih baik lagi.

"Dalam kesempatan ini juga kami mengharapkan dukungan dari Presiden agar seluruh Kementerian, lembaga negara, dan instansi terkait dengan pengawasan pelayanan publik melakukan kerja sama untuk koordinasi dan bersinergi dalam rangka penyelesaian laporan masyarakat," tandasnya.