JAKARTA - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menggulirkan wacana penundaan pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi beberapa tahun. Luhut menjelaskan wacana tersebut berasal dari mayoritas aspirasi masyarakat Indonesia di media sosial yang dikumpulkannya menjadi big data.
Namun, Luhut enggan membuka data ke publik soal big data 110 juta masyarakat di media sosial menginginkan pemilu ditunda meski banyak yang mendesak mantan Kepala KSP ini untuk memaparkannya ke publik. Luhut hanya menegaskan bahwa data tersebut benar adanya dan dirinya tidak mengada-ada.
Wacana Luhut tentunya mendapat penentangan dari banyak pihak. PDIP menjadi partai paling keras yang menolak wacana yang melanggar konstitusi tersebut. Apalagi, wacana penundaan pemilu mencatut nama rakyat.
Ketua DPR RI Puan Maharani menolak wacana Luhut dengan menegaskan bahwa tanggal Pemilu Serentak 2024 telah disepakati oleh DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu, yakni pada 14 Februari 2024.
Karenanya, Puan mengajak seluruh masyarakat untuk menyukseskan gelaran pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Menurutnya, Pemilu 2024 merupakan alat demokrasi untuk menyerap aspirasi rakyat dan menjadi tanggung jawab bersama.
“Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyukseskan Pemilu 2024 sebagai alat demokrasi yang berkualitas dalam menyuarakan kehendak rakyat,” tegas Puan lewat akun Twitter pribadi.
BACA JUGA:
Puan juga menegaskan tidak ada penundaan untuk Pemilu 2024 sebagaimana diusulkan mundur hingga dua tahun mendatang. Ditegaskannya, DPR RI tengah fokus mengurusi segala tahapannya bersama penyelenggara pemilu.
"Untuk itu saya selaku pimpinan DPR fokus pada tahapan pelaksanaan pemilu, mulai dari urusan anggaran regulasi dan persiapan teknis. Sebab dalam situasi COVID-19 saat ini pelaksanaan pemilu tentu saja berbeda situasinya," kata Puan.
Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mempertanyakan kapasitas Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang kerap membicarakan isu Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Dia mengingatkan semua menteri seharusnya ikut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal isu ini. Mereka diminta tak berpendapat berbeda tentang Pemilu 2024.
"Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itu kan ranah Menko Polhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu Mendagri," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya.
Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan klaim Luhut itu tidak akan dianggap bohong apabila publik sama-sama mengetahui sumber datanya valid atau tidak.
"Sumbernya big data atau “big mouth” sihhh ?? #LordBicaraPenundaan," ujar Masinton lewat akun Twitternya, @Masinton, dikutip Senin 14 Maret.
Agar publik tidak meragukan, Masinton meminta Luhut transparan terhadap klaim yang telah disampaikannya ke publik. Sebagai pejabat publik sudah seharusnya sikap keterbukaan ditunjukkan kepada masyarakat.
"Sebagai bentuk transparansi kepada publik, baiknya klaim big data tersebut digelar secara terbuka," ujar anggota Komisi XI DPR tersebut.
Terkait
