Respons Luhut soal Klaim Data Penundaan Pemilu, Puan Maharani: PDIP Punya Data Sendiri yang juga Big

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi soal pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim data aspirasi masyarakat terkait penundaan Pemilu 2024. Luhut menyebutkan bahwa masyarakat tidak tertarik dengan Pemilu dan inginkan penundaan.

Menyoal itu, Ketua DPP PDIP itu mengatakan partainya memiliki data sendiri terkait aspirasi rakyat soal pemilu. Hanya saja kata Puan, data yang dimiliki PDIP tidak termasuk soal persepsi masyarakat terhadap penundaan Pemilu 2024.

"Kami dari PDIP punya data sendiri dan tidak termasuk dengan data yang disampaikan saja," kata Puan di Gedung DPR, Selasa, 15 Maret.

Puan menambahkan data yang dimiliki PDIP juga 'besar'. Namun dia tidak melanjutkan maksud dari data PDIP yang besar itu.

"Data kami juga big," singkatnya.

Sebelumnya, dalam perbincangan di Podcast YouTube Deddy Corbuzier, Menko Luhut menjelaskan pihaknya memiliki big data yang isinya merekam aspirasi publik di media sosial soal Pemilu 2024.

"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah," kata Luhut.

Dari data tersebut, Luhut menjelaskan masyarakat kelas menengah ke bawah ingin kondisi sosial politik yang tenang. Masyarakat, kata Luhut, tak ingin gaduh politik dan lebih menginginkan kondisi ekonomi ditingkatkan.

"Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, pengin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampret-lah, cebong-lah, kadrun-lah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu," jelasnya.

Masih dari big data yang diklaim Luhut, dia mengatakan rakyat Indonesia mengkritisi dana Rp 100 triliun lebih untuk Pemilu 2024. Dana ratusan triliun ini memang diajukan KPU kepada DPR-pemerintah.

"Sekarang lagi gini-gini, katanya, kita coba tangkap dari publik (dari data-data tersebut), ya itu bilang kita mau habisin Rp 100 triliun lebih untuk milih, ini keadaan begini, ngapain sih, ya untuk pemilihan presiden dan pilkada, kan serentak," ucapnya.

Luhut mengatakan seharusnya aspirasi publik soal keengganan menggelar Pemilu 2024 ditangkap oleh partai. Menurut dia, seharusnya partai mempertimbangkan serius aspirasi penundaan pemilu ini.

"Ya itu rakyat ngomong. Nah, ceruk ini kan ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar, ada di mana-mana ceruk ini. Ya nanti kan dia akan lihat, mana yang mendengar suara kami," sambungnya.

Luhut mengklaim banyak contoh negara lain menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden. Namun Luhut menegaskan sikap Presiden Jokowi soal wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, yaitu tetap taat pada konstitusi.