Respons Masinton yang Dilaporkan ke MKD Karena Luhut, Puan Maharani: Polemik Kita Sudahi Saja

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menanggapi anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu yang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena dianggap menyerang Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkait penundaan pemilu. 

Menurut Puan, polemik soal Pemilu 2024 dan masalah lain yang terkait lebih baik disudahi saja. Termasuk soal pernyataan Masinton yang meminta Luhut mundur atas kegaduhan klaim big data.

Sebab, kata dia, Presiden Joko Widodo sudah secara tegas menyatakan bahwa Pemilu Serentak tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024. 

"Sama-sama kita ketahui, presiden sudah menyatakan bahwa proses tahapan Pemilu 2024 sudah mulai dilaksanakan. Yaitu tetap akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, jadi saya rasa polemik terkait apakah ditunda atau tidak ditunda dan sebagainya kita sudahi saja," ujar Puan di gedung DPR, Selasa, 19 April.  

Ketua DPP PDIP itu menegaskan persoalan tersebut tidak perlu dibahas kembali. Apalagi, DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU-Bawaslu sudah membahas lebih lanjut tahapan Pemilu 2024. 

"Jadi ya kita tidak usah berbicara lagi tentang hal itu, tapi bagaimana kemudian sekarang ini kita mulai proses tahapan pemilu. Kan KPU-Bawaslu juga sudah dilantik dan juga sudah mulai melaksanakan rapat-rapat di DPR sesuai mekanismenya untuk melaksanakan tahapan-tahapan yang ada," kata Puan. 

Sebelumnya, Anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait serangan ke Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Koordinator Presidium Relawan Indonesia Bersatu (RIB) Lisman Hasibuan, mengatakan Masinton membuat kegaduhan lantaran melontarkan kalimat tak beretika dan menyerang Luhut. 

"Melaporkan Saudara Masinton Pasaribu anggota DPR RI dari PDIP yang mana kami lihat di publik beberapa hari ini sangat membuat kegaduhan. Beliau melontarkan bahasa-bahasa yang tidak beretika, menyerang yang namanya Pak Luhut Binsar Pandjaitan," ujar Lisman Hasibuan, Senin, 18 April. 

Diketahui, Masinton meminta Luhut mundur dari jabatannya karena menggaungkan penundaan pemilu hingga menyebut soal big data adalah hoaks. Padahal menurut Lisman, Luhut sangat membantu Presiden Joko Widodo dalam pemerintahan. 

"Yang kita tahu, beliau adalah pembantu presiden yang saat ini sangat membantu presiden dalam membangun dan mengawal pemerintahan Jokowi," sambungnya. 

Lisman menilai narasi yang digunakan Masinton terhadap Luhut terkait big data dan wacana penundaan pemilu tidak lah elok dan frontal. 

"Seharusnya beliau tidak elok menyuarakan ini ke publik, apalagi menyerang secara frontal kepada Bapak Luhut Binsar Pandjaitan yang kita anggap sudah orang tua juga," katanya.