Buntut Usulkan Hak Angket MK, Masinton Pasaribu Dilaporkan ke MKD DPR

JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu, bakal dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) buntut mengusulkan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) dalam rapat paripurna.

Pelaporan tersebut akan dilakukan Advokat LISAN pada siang ini terkait ucapan Masinton atas usulannya menyikapi polemik putusan soal batas usia capres dan cawapres.

"Pada hari ini Jumat, tanggal 3 November 2023, pukul 14.00, Advokat LISAN akan melaporkan saudara Masinton Pasaribu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Gedung Nusantara I Komplek DPR RI," ujar tim Advokat LISAN Syahrizal Fahlevi dalam keterangannya, Jumat, 3 November.

Syahrizal mengungkapkan, laporan ke MKD itu mempersoalkan ucapan Masinton terkait usulan hak angket yang disampaikan dalam rapat paripurna pada Selasa, 31 Oktober, kemarin.

"(Laporan) terkait ucapannya tentang usulan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi pada sidang Paripurna DPR," ungkapnya.

Sebelumnya, Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) buntut putusan yang mengubah syarat menjadi capres dan cawapres dalam interupsi di Rapat Paripurna DPR RI ke-8 masa persidangan II Tahun Sidang 2023-2024, Jakarta, Selasa, 31 Oktober.

"Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR. Ibu ketua, saya Masinton Pasaribu anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta menggunakan hak konstitusi saya Untuk mengajukan hak angket terhadap lembaga mahkamah konstitusi," kata Masinton.

BACA JUGA:

| TEKNOLOGI
Binance Akhiri Kemitraan dengan Advance Cash, Pengguna Rubel Panik
03 November 2023, 00:05
| BERITA
Australia: Israel Bakal Hadapi Risiko Besar Jika Konflik Gaza Menyebar
03 November 2023, 00:04
| BERNAS
Alat Peraga Kampanye Mulai Marak, KPU Harus Tegas demi Hindari Friksi
03 November 2023, 08:00
| EKONOMI
Tips Memilih Produk untuk Dropship agar Ramai Terjual dan Pembeli Repeat Order
03 November 2023, 05:05
| BERITA
Jepang Mulai Lepaskan Limbah Air Radioaktif Fukushima Tahap Ketiga
03 November 2023, 05:11

Diketahui, MK mengubah aturan syarat maju capres dan cawapres yang termaktub dalam UU Pemilu. Mulanya batas minimum usia capres dan cawapres ialah 40 tahun. Namun, dalam putusannya MK mengubah syarat capres dan cawapres menjadi minimal berusia 40 tahun atau pernah/sedang menjabat kepala daerah.

Atas putusan tersebut, putra sulung Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka diusung oleh partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) bisa maju menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

Tag: masinton pasaribu mahkamah konstitusi mkd dpr