Gerindra Cuma Bisa Senyum Tanggapi Hak Angket MK yang Diusulkan Masinton PDIP

JAKARTA - Anggota Fraksi Gerindra Habiburokhman hanya bisa tersenyum menanggapi usulan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan anggota Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu.

Usulan hak angket ini berkaitan dengan keputusan MK yang meloloskan gugatan batas usia capres cawapres paling rendah 40 tahun kecuali pernah menjabat sekalipun sebagai kepala daerah.

"Ya saya pikir kita sih tersenyum ya, mana tahulah, masa sih keputusan MK dijadikan objek hak angket, ya kan?," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 1 November.

Anggota Komisi III DPR itu pun mengaku tak tertarik dengan hak angket tersebut. Menurutnya, pengajuan hak angket terhadap MK diluar akal sehat.

"Pokoknya saya engga tertarik karena ini terlalu merendahkan akal sehat kita sebagai seorang warga negara yang paham hukum, iya nggak? Coba sih Anda misalnya, tadi main bola kalah diajukan banding ke pengadilan kok sekonyol itu gitu loh ya," katanya.

Menurut Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR itu, lembaga yudikatif seperti MK tidak bisa diajukan hak angket. Hak angket, kata dia, berlaku untuk mengawasi eksekutif alias pemerintah.  

"Dulu hak angket itu adalah bagaimana kita menyelidiki kebijakan pemerintah, pemerintah, pemerintah, penekanan itu. Hak angket itu kan dalam konteks hubungan antara pengawas dengan yang diawasi oleh pemerintah eksekutif," jelas Habiburokhman.

"Yudikatif itu kalau di trias political, lembaga lain lagi, nggak bisa jadi objek hak angket gitu loh," tambahnya.

Juru Bicara Partai Gerindra itu pun heran jika ada seseorang yang berlatar belakang politik bicara soal hak angket terhadap MK. Dia mengimbau agar hak angket tidak dipolitisir sehingga 'memperkosa' sistem hukum Indonesia.

"Jadi kalau ada orang yang mengajukan hak angket apalagi latar belakang politik, kan kita tahu kan ya nggak? Ya silakan sajalah dia bernari-nari sampai puas hatinya. Tapi menurut saya ini aduh bikin kita bingung, ya," kata Habiburokhman.

"Di balik-balik akal sehat karena urusan politik kan kita benar-benar prihatin juga. Kita boleh politisi punya sikap politik, punya idealisme politik sendiri ya berbeda satu sama lain, tapi jangan perkosa sistem hukum, jangan atas nama politik ya kan apa yang menjadi hal dasar dalam hukum kita abaikan," tambahnya.