Luhut-Puan Bertemu di Bali, Bahas <i>Big Data</i> untuk Tunda Pemilu?
Puan Maharani/Foto: Antara

Bagikan:

JAKARTA - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua DPR RI Puan Maharani sempat bertemu di Bali, Kamis, 24 Maret, pagi. 

Jubir Luhut, Jodi Mahardi, menyebut pertemuan itu secara kebetulan dalam momen sarapan.

"Ketemu kebetulan makan pagi di ST Regis Bali. (Luhut dan Puan) ngobrol-ngobrol saja," ujar Jodi, Jumat, 25 Maret.

Pertemuan keduanya berlangsung di hari terakhir IPU ke-144, di mana Puan selama gelaran itu berada di Bali. Sedangkan Luhut berada di Bali menjelang Jokowi meninjau GWK Cultural Park untuk KTT G20.

Sempat menjadi pertanyaan, isi obrolan Luhut dan Puan saat sarapan di Pulau Dewata itu kini terkuak. Lalu apakah keduanya membahas soal big data yang sebelumnya menjadi perdebatan?

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap pertemuan kedua tokoh itu membahas tupoksi masing-masing. Menurut Hasto, pembahasan itu seputar bidang investasi dan maritim dalam kapasitas Luhut sebagai Menko Marves dan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI.

"Pak Luhut ini kan juga kapasitasnya sebagai menko berkaitan dengan investasi, maritim, sehingga hal-hal yang dibahas dalam kapasitas beliau sebagai pembantu presiden dan Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI," kata Hasto di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 27 Maret.

Hasto menerangkan, tak ada pembahasan mengenai 110 juta big data penundaan pemilu dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, hal itu tidak perlu dibahas lagi oleh Puan karena sudah terbantahkan.

"Kalau big data 110 juta sudah tidak perlu dibahas lagi karena sudah terbantahkan dengan sendirinya. Nah, Pak Luhut sendiri kan tidak mau men-declare itu, sehingga itu otomatis telah terbantahkan oleh dirinya sendiri, sehingga tidak perlu dibahas oleh ketua DPR terkait dengan hal tersebut," kata Hasto.

Diketahui sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani sempat menanggapi soal pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim data aspirasi masyarakat terkait penundaan Pemilu 2024. Dimana, Luhut menyebutkan bahwa masyarakat tidak tertarik dengan Pemilu dan inginkan penundaan. 

Menyoal itu, Ketua DPP PDIP itu mengatakan partainya memiliki data sendiri terkait aspirasi rakyat soal pemilu. Hanya saja kata Puan, data yang dimiliki PDIP tidak termasuk soal persepsi masyarakat terhadap penundaan Pemilu 2024. 

"Kami dari PDIP punya data sendiri dan tidak termasuk dengan data yang disampaikan saja," kata Puan di Gedung DPR, Selasa, 15 Maret. 

Puan menambahkan data yang dimiliki PDIP juga "besar". Namun dia tidak melanjutkan maksud dari data PDIP yang besar itu.

"Data kami juga big," singkatnya.