Pakar: Wacana Jokowi Tiga Periode Dijalankan Ketua Umum Partai yang Elektabilitasnya Masih Nol Koma

JAKARTA - Direktur Eksekutif IndoStaregic Ahmad Khoirul Umam menilai wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan masa jabatan banyak disuarakan ketua umum partai yang elektabilitasnya hanya terukur nol koma (0,) hingga satu koma (1,).

"Kita cek yang agak agresif melakukan itu adalah ketua umum-ketua umum partai yang sebenarnya memiliki elektabilitas nanggung, level-level 0,-1,. Ini orangnya ya bukan institusi partainya," kata Umam saat diskusi virtual di kanal YouTube Total Politik, Selasa 15 Maret.

Umam mengatakan, ketua umum partai yang kerap mendorong wacana Jokowi tiga periode tersebut juga menjalankan misi yang berbeda. Para ketua umum itu menyuarakan penundaan Pemilihan Umum 2024, tetapi juga mengamankan langkah dengan terus konsolidasi akan pencalonan dirinya dalam pemilihan presiden mendatang.

Umam tak dapat memungkiri, wacana Jokowi tiga periode rata-rata berasal dari kekuatan partai politik. Namun, kekuatan itu tidak tunggal karena masih ada elemen kuat lain yang menolak gagasan tersebut.

Dia menuturkan, selama wacana Jokowi tiga periode menggelinding, ada split of interest atau keterbelahan antara pihak-pihak yang menginginkan penundaan Pemilu 2024 dengan kelompok yang mengusung petinggi partai untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024.

"Ada split of interest antara kelompok yang mendorong penundaan pemilu dengan elemen-elemen yang memang memiliki potensi insentif elektoral yang memadai," imbuhnya.

Meski demikian, hingga saat ini gagasan Jokowi tiga periode yang banyak dilempar tokoh partai ke publik hingga organisasi keagamaan hanya sebatas testing the water. Umam menganggap, wacana itu masih dinamis untuk memancing reaksi publik.

"Mereka memiliki sense politik untuk mengantisipasi kalau operasi politik ini tidak berjalan. Artinya apa, ini strategi testing the water," ujar Umam.

Gong perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode diketahui ditabuh Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Ketua Umum PKB tersebut beralasan, kontestasi pemilu dapat berdampak buruk terhadap perbaikan ekonomi.

Hal itu didapatinya usai menerima masukan dari pelaku UMKM dan para analis terkait prospek ekonomi pada tahun ini.

"Dari kunjungan saya ke daerah dan melihat prospek yang positif ke depan ini, momentum yang baik-baik ini ke depan tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, saya melihat tahun 2024 pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu, jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu," ujar Cak Imin di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 23 Februari.

Gayung bersambut, gagasan Cak Imin itu disetujui dua ketua umum partai politik lainnya. Adalah Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto serta Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas), yang setuju wacana Pemilu 2024 ditunda.

Airlangga menyampaikan dukungannya terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi setelah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Siak, Pekanbaru, Kamis 24 Februari. Dia mengatakan, menyerap aspirasi petani di Siak sehingga setuju wacana Jokowi tiga periode.

Setelah kunker itu, Airlangga membahas hal tersebut bersama petinggi Partai Golkar dalam rapat tertutup.

“Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi partai Golkar aspirasi rakyat adalah aspirasi partai, oleh karena kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis.

Perpanjangan kekuasaan kepala negara kemudian disuarakan Zulhas. Dia berdalih, kondisi pandemi COVID-19, perekonomian yang masih belum stabil, peperangan Rusia dengan Ukraina, hingga tertundanya program pemerintah saat ini menjadi alasannya setuju jabatan Jokowi sebagai presiden diperpanjang.

"PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur," kata Zulhas, Jumat 25 Februari.