Rocky Gerung: Tokoh Intelektual dan Pakar Hukum Tata Negara Sudah Disewa Agar Wacana Presiden Tiga Periode Masuk Akal
Pengamat politik Rocky Gerung. (Instagram/@rockygerungofficial)

Bagikan:

JAKARTA - Gaduh wacana presiden tiga periode dan penundaan pemilihan umum 2024. Presiden Joko Widodo akhirnya menyentil langsung menterinya dengan memberi perintah agar tidak berbicara lagi soal wacana tersebut.

Momen itu terjadi saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Selasa, 5 April.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai wacana memperpanjang kekuasaan presiden akan terus berlanjut. Dia bilang, perintah Jokowi kepada para menterinya tersebut hanya sebatas ucapan diplomatis agar dinilai mendengar suara masyarakat yang kristis terhadap wacana itu.

Bahkan Rocky menganggap Jokowi diam-diam menyetujui wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

"Jokowi memang bersepakat, diam-diam tentu dia tidak ngucapin, untuk mengutus asisten-asisten operasionalnya ke daerah untuk bikin kebulatan tekad [perpanjangan masa jabatan presiden]," katanya, dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat 8 April.

Rocky menyebutkan operasi kebulatan tekad tersebut tetap akan berjalan lantaran tujuan utama Jokowi bisa merasakan kekuasaan seiring dibangunnya ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Kita kan lihat terus operasi kebulatan tekad, engga mungkin dia hentikan, karena sudah jelas jadi tujuan utama Jokowi menikmati kekuasaan agar bisa menikmati ibu kota baru," imbuhnya.

Menurut Rocky, untuk memuluskan operasi kebulatan tekad itu para ahli dan tokoh intelektual ikut dilibatkan dengan agenda menyusun opini presiden tiga periode menjadi masuk akal diterima masyarakat.

"Kan engga berhenti ini kebulatan tekad, bahkan tokoh-tokoh intelektual udah pada disewa tuh, mulai bikin opini tentang masuk akalnya tiga periode, pakar-pakar htn (hukum tata negara) juga disogok, mungkin dengan mobil listrik karena garasi mereka sudah dibikin lebih lebar, karena memerlukan opini hukum untuk mewujudkan tiga periode," klaim Rocky.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menginstruksikan para menterinya untuk setop membicarakan presiden tiga periode dan penundaan pemilihan umum 2024. Dia meminta jajaran kabinet fokus bekerja.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Enggak," ujar Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 6 April.

Jokowi mengingatkan agar dalam bertindak para menterinya berpegangan kepada sense of crisis masyarakat saat ini. Menjadi penting menjelaskan kepada masyarakat, kata Jokowi, tentang keadaan yang dihadapi mereka saat ini.

"Sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi," tegas Jokowi.