JAKARTA - Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti meragukan adanya big data 110 juta orang pengguna internet ingin penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang disebutkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Dia mengatakan, setelah munculnya klaim big data itu sejumlah masyarakat melakukan riset kebenaran. Hasilnya kebanyakan tidak sesuai dengan yang disebutkan Luhut.
Selain untuk menjawab riset masyarakat, La Nyalla menilai data nyata terkait 110 warganet ingin pemilu ditunda harus dibuka ke umum sebagai bentuk transparansi pejabat publik. Namun jika tidak dilakukan, dapat mengundang persepsi telah terjadi kebohongan atau hoaks.
"Berita bohong itu, bahaya itu, kalau ada yang jeli bisa dilaporkan ke polisi," kata La Nyalla, dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Selasa 5 April.
Menurut La Nyalla, pejabat publik harus taat kepada Undang Undang Dasar 1945 yang mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden paling lama selama dua periode.
"Kita tahu lah konstitusi kita selalu mengatakan dua periode, tetap kita bersikukuh dua periode," ujarnya.
La Nyalla pun mengaku patuh kepada konstitusi sehingga sempat terpancing untuk menguji kebenaran klaim big data yang diklaim Luhut.
"Kemudian kalau ada yang disampaikan Pak Luhut bahwa ini masyarakat 110 juta minta tiga periode, minta perpanjangan, menurut big datanya beliau. Akhirnya membuat saya terusik, karena saya punya big data juga kita periksa begitu saya lihat dia podcast di salah satu tempat, saya lihat lho kok Pak Luhut bisa 110 juta," tuturnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Survei SMRC Menunjukkan Cuma 5 Persen Warga Dukung Jabatan Presiden Tiga Periode
01 April 2022, 15:54
Setelah menguji kebenaran big data itu, La Nyalla menemukan fakta bahwa warganet yang berbicara tentang penundaan pemilu sangat sedikit. Bahkan jumlahnya tak melebihi netizen yang berbicara tentang kelangkaan minyak goreng.
"Begitu dengar itu saya kumpulkan teman-teman, ayo kita lihat di big data kita kupas, pagi-pagi jam setengah enam sudah ketemu. Bahwa apa yang disampaikan Pak Luhut itu tidak benar. Bahwa orang yang berbicara tentang ini, rata-rata berbicara tentang minyak goreng, itu cuma 3,5 juta," ujar La Nyalla.
"Yang bicara penundaan Pemilu ada tapi kecil [sedikit] sekali," pungkasnya.
Terkait
