Ketika Wacana Tiga Periode Jadi Boomerang Terhadap Jokowi, Penilaian Masyarakat Memburuk

JAKARTA - Munculnya wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 hingga usulan memperpanjang jabatan presiden yang digaungkan sejumlah elite politik dan kelompok masyarakat ternyata memengaruhi penilaian kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kondisi sebab-akibat ini terlihat dari hasil survei SMRC. SMRC merilis jajak pendapat mengenai sikap publik terhadap masa jabatan presiden pada Maret 2022, di mana isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Jokowi digaungkan.

Hasilnya, mayoritas warga atau 73 persen responden sepakat masa jabatan presiden maksimal dua kali periode harus dipertahankan. Hanya 15 persen yang menilai ketentuan tersebut harus diubah.

Kemudian, responden kembali diajukan pertanyaan mengenai evaluasi kinerja Jokowi dan hal lainnya saat isu penundaan pemilu ini berkembang.

Hasilnya, kinerja Jokowi masih dinilai positif di mata publik pada umumnya. Meski begitu, dalam tiga bulan terakhir, kepuasan publik atas kinerja Jokowi menurun, dari 71,1 persen pada Desember 2021 menjadi 64,6 persen pada Maret 2022.

Penurunan respons positif publik atas pemerintah juga ikut menurun, yakni saat responden ditanya mengenai apakah negara sedang bergerak ke arah yang benar.

Dalam tiga bulan terakhir, responden yang merasa perjalanan bangsa ke arah yang benar menurun dari 79 persen menjadi 68 persen saat ini.

Hal yang sama terjadi pada evaluasi atas kinerja demokrasi. Dalam tiga bulan terakhir, responden yang merasa puas atas jalannya sistem demokrasi di Indonesia menurun, dari 63,6 persen pada Desember 2021 menjadi 61,7 persen pada Maret 2022.

Adapun survei SMRC ini melibatkan 1027 responden dengan pelaksanaan pada 13-20 Maret 2022. Sampel dipilih secara acak dari populasi WNI yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah saat survei dilakukan. Margin of error survei diperkirakan 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.