Fadli Zon ke Luhut: Kok Big Data-nya Tak Bisa Dibuka ke Publik?

JAKARTA - Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon, mempertanyakan alasan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang tidak mau membuka big data tentang aspirasi penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang diklaimnya.

Sebelumnya, Luhut menyebut bahwa dari 100 juta rakyat Indonesia, 60 persen menyetujui pelaksanaan pemilu 2024 ditunda.

“Kenapa big datanya tak bisa dibuka ke publik?" ujar Fadli saat dikonfirmasi VOI, Rabu, 16 Maret.

Wakil Ketua DPP Gerindra itu pun menantang Luhut untuk berani mengungkap data ratusan juta pengguna medsos yang diklaimnya tersebut. Menurutnya, Luhut harus bertanggungjawab membuktikan kebenaran atas pernyataannya.

"Harus ada pertanggungjawaban kepada masyarakat atas klaim 110 juta itu,” kata Fadli.

Ketua BKSAP DPR itu lantas menyentil tindakan Luhut dengan nasihat agar ia tidak memaksakan diri melawan kehendak rakyat. Fadli mewanti-wanti agar Luhut tidak menghalalkan segala cara untuk bisa melawan konstitusi dengan menunda pelaksanaan pemilu 2024.

“Jangan halalkan segala cara untuk melawan konstitusi,” tegas Fadli Zon.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ogah membuka big data yang dirinya klaim mendukung penundaan Pemilu 2024. Luhut menegaskan data yang dirinya sampaikan adalah data asli.

Politikus Golkar itu mengingatkan saat ini teknologi sudah canggih sehingga memungkinkan untuk membaca preferensi masyarakat.

"Ya pasti adalah, masak bohong? Ya janganlah, buat apa dibuka?," kata Luhut di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Selasa, 15 Maret.

Luhut mengklaim big data itu menangkap keresahan masyarakat tentang pemilu. Menurutnya, masyarakat tidak setuju dengan gelaran pemilu yang mahal di saat pandemi.

Dia juga mengklaim masyarakat belum siap menghadapi polarisasi politik. Ia menyebut publik ingin keadaan yang damai saat ini.

"Kalau saya, saya hanya melihat di bawah, saya kan sudah sampaikan, kok rakyat itu nanya, yang saya tangkap ini ya, saya boleh benar, boleh enggak benar," ujarnya.

Sebelumnya pernyataan Luhut soal penundaan pemilu yang mencatut nama rakyat mendapat sindiran keras dari beberapa pihak, salah satunya PDIP.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mempertanyakan kapasitas Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang kerap membicarakan isu Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dia mengingatkan semua menteri seharusnya ikut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal isu ini. Mereka diminta tak berpendapat berbeda tentang Pemilu 2024.

"Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itu kan ranah Menko Polhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu Mendagri," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Senin, 14 Maret.

Menurutnya, Luhut harus mempertanggungjawabkan pernyataannya dan sebaiknya berbicara sesuai tugas dan fungsi pokoknya. Apalagi, saat ini dia mengemban jabatan sebagai seorang menteri.

Lagipula, klaim Luhut soal big data yang mencatat masyarakat ingin Pemilu 2024 ditunda sebaiknya digunakan untuk hal lebih bermanfaat. Seperti misalnya, memecahkan masalah kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam," tegasnya.