Tolak Usulan PTM Dihentikan, Fadli Zon: Gunakan Akal Sehat Pak Luhut

JAKARTA - Anggota DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon menilai aneh sikap Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan yang menolak usulan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk menghentikan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di Jakarta.

Menurut Fadli, PTM di sekolah sudah seharusnya dihentikan mengingat kasus COVID-19 semakin meningkat. 

"Ini aneh. Harusnya ketika COVID-19 sedang tinggi ya PTM dihentikan sementara. Kalau sudah landai, PTM bisa dilanjutkan," ujar Fadli Zon dalam keterangan kepada wartawan, Jumat, 4 Februari. 

Wakil Ketua Umum Gerindra itu pun mempertanyakan siapa yang bakal bertanggung jawab apabila banyak siswa terpapar COVID. 

"Siapa yang bertanggung jawab kalau para siswa di DKI Jakarta terpapar COVID akibat PTM yang dipaksakan?," tanyanya. 

Fadli lantas meminta Luhut Binsar Pandjaitan untuk memakai akal sehat. Sebab menurutnya, PTM saat ini terkesan dipaksakan. 

"Mari gunakan akal sehat Pak LBP," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan menolak permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan sementara proses pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah.

Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, mengatakan, pemerintah pusat tidak bisa menyetujui permintaan Anies untuk menyetop PTM meski hanya sebulan.

"Jika sektor lainnya bisa dibuka pemerintah daerah secara maksimal, maka kami harapkan PTM Terbatas dapat juga di perlakukan sama, karena pendidikan memiliki tingkat urgensi yang sama pentingnya," kata Jodi, Kamis, 3 Februari. 

Oleh karena itu, pemerintah pusat tetap mewajibkan semua daerah di PPKM Level 2 untuk tetap menggelar PTM. Namun, pemerintah kini membolehkan jumlah siswa dikurangi, dari sebelumnya 100 persen menjadi 50 persen. Selain itu, orangtua juga diberi kebebasan untuk memilih.

"Orangtua boleh menentukan anaknya mengikuti PTM terbatas atau mengikuti pembelajaran jarak jauh," katanya.

Jodi mengatakan, pemerintah pusat pada prinsipnya mendukung semua inisiatif pemerintah daerah dalam menurunkan kasus. Namun, konsistensi dan pendekatan nondiskriminatif perlu menjadi dasar bersama. 

"Kami berharap pemerintah daerah dapat bersama-sama menjaga anak-anak kita agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar sekolah yang berisiko tinggi penularan COVID-19," katanya.