Keputusan Jokowi Pilih Luhut Jadi Ketua Sumber Daya Air Nasional Dikritik Banyak Pihak

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikritik sejumlah pihak karena kembali menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan usai polemik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Kali ini, Jokowi memilih Luhut untuk menjadi Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional. 

Penunjukan Luhut itu berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional yang diteken Jokowi pada 6 April 2022.

Ternyata, posisi Luhut sebagai Ketua Dewan SDA Nasional ini menggeser posisi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dengan demikian, ini sudah kesekian kalinya Luhut menggeser posisi beberapa menteri Jokowi untuk diambil alih tupoksinya. 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai keputusan presiden yang lagi-lagi memberikan jabatan kepada Luhut, sungguh tidak sehat dan membuat Jokowi semakin terlihat lemah.

"Ini tidak sehat. Dalam sistem presidensial, kekuasaan mutlak di tangan presiden. Presiden sendiri menegaskan tidak ada visi-misi menteri, termasuk menko. Adanya visi-misi Presiden," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Sabtu, 9 April.

Menurut Mardani, Luhut yang menduduki banyak jabatan justru dapat merusak ritme hingga solidaritas kementerian. Sebab kata dia, setiap kementerian telah memiliki tupoksi dan fokus masing-masing.

"Semua kekuasaan kementerian itu punya tupoksi dan fokus masing-masing. Adanya satu menteri yang terlihat masuk ke banyak kementerian bisa merusak ritme kerja dan merusak solidaritas," ucapnya.

Lebih dari itu, anggota Komisi II DPR itu menyebut ada kecenderungan one man show dengan kembali menunjuk Luhut ke dalam jabatan lainnya di pemerintahan.

"Kian membentuk kesan Presiden yang lemah. Secara manajemen bisa saja, tapi tidak membangun soliditas tim. Kecenderungan one man show tidak sehat bagi organisasi," sebut Mardani.

Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut Luhut Binsar Pandjaitan bak Menkosaurus atau Menteri Koordinator Segala Urusan.

"Menko Marinves kelihatannya sangat dipercaya Presiden. Bahkan ada yang menjuluki Menkosaurus (Menteri Koordinator Segala Urusan)," kata Fadli Zon, Sabtu, 9 April.

Anggota DPR dari Dapil Jawa Barat ini melihat Luhut Binsar Pandjaitan memang memiliki peran sangat sentral di pemerintahan Jokowi. Bahkan, kata dia, dorongan perpanjangan jabatan Jokowi juga diduga tidak lepas dari keterlibatan Luhut.

"Peran LBP terasa sangat sentral dalam pemerintahan, ibarat perdana menteri. Bahkan terkesan ia termasuk yang mendorong perpanjangan atau penambahan masa jabatan Presiden," ucapnya.

Meski demikian, Fadli Zon tetap mengkritik pemilihan kembali Luhut Binsar Pandjaitan mengemban jabatan baru tersebut. Dia mempertanyakan kinerja Luhut di bidangnya sendiri.

"Harusnya sesuai tupoksi saja. Evaluasi juga bisa mudah. Misalnya, apakah investasi yang digembar-gemborkan memang terealisasi atau hanya angka-angka semata. Apakah sudah tercapai pembangunan sektor maritim, tol laut, dan sebagainya. Jangan kebanyakan jabatan tapi hasilnya minimal atau tak ada sama sekali," pungkas Fadli Zon mengomentari keputusan Presiden Jokowi.