JAKARTA - Klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan soal ada 110 juta warga media sosial ingin Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda dikritik pengamat politik Rocky Gerung.
Rocky sangsi, tidak mungkin hampir setengah jumlah penduduk Indonesia berbicara politik terlebih soal memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Diketahui hasil sensus Badan Pusat Statistik, penduduk Indonesia per September 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa.
Rocky menilai klaim Luhut itu merupakan pencarian pembenaran dari upayanya yang lebih dahulu membuat kesimpulan agar Pemilu 2024 ditunda.
"Saya kira cara berpikir Pak Luhut bukan induktif tapi deduktif, artinya hipotesanya atau kesimpulannya sudah dibuat lalu dicari pembenaran," katanya, dikutip VOI dari akun YouTube Rocky Gerung Official, Rabu 16 Maret.
Rocky mengatakan, pernyataan Luhut soal adanya big data berisi ratusan juta warga media sosial Twitter ingin perpanjangan masa jabatan presiden mudah dibantah.
Selain mempertanyakan jumlah netizen yang ingin jabatan Presiden Jokowi diperpanjang, pemakai smarthphone di Indonesia yang mayoritas generasi muda saat ini sedang disibukkan dengan kegiatan di sekolah. Mereka sedang menghadapi Ujian Nasional , lanjut Rocky, sehingga bahasan politik bukan fokus utama generasi muda.
"Sebab dari awal kita tahu data itu mudah dibantah, apalagi kita anggap separuh orang Indonesia berbicara politik itu agak absurd sebenarnya, kalau kita pantau di kalangan kita milenial mau ujian akhir sekolahnya engga akan ngomongin politik, yang udah mahasiswa, udah mau selesai bicara tentang startup engga ada urusan dengan politik, dengan mudah kita tahu lokasi-lokasi pembicaraan itu bukan hype politik sebenarnya," tuturnya.
Klaim big data dari Luhut yang tidak dibarengi dengan sumber data, juga mengundang sejumlah pihak mencap data itu "bohong". Hingga saat ini pun Luhut belum mau transparan tentang sumber data tersebut.
"Dan itu mengundang La Nyalla atau drone emprit lakukan counter analisis," imbuhnya.
Ucapan Rocky soal sejumlah pihak menjadi bertanya-tanya tentang klaim Luhut hingga mencoba meneliti sumber datanya memang benar. Peneliti media sosial yang juga pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi sempat melakukan riset tentang hal itu.
BACA JUGA:
Setelah diteliti dengan drone emprit, Fahmi membantah 110 juta netizen Twitter kompak satu suara setuju kekuasaan Presiden Jokowi diperpanjang. Fahmi menilai kebenaran data itu mustahil.
"Impossible!! Ada 110 juta user media sosial Indonesia yang berbicara soal perpanjangan mas ajabatan. Dara Drone Emprit, user Twitter yang paling cerewet soal isu ini, mentok hanya 10 ribu yang bicara soal masa jabatan," ujar Ismail Fahmi, melalui akun Twitter-nya, @ismailfahmi, belum lama ini.
Seperti diketahui, selain Luhut, perpanjangan masa jabatan presiden disuarakan para petinggi partai politik. Rata-rata alasan elite partai setuju Pemilu 2024 ditunda berdasarkan aspirasi publik.
Mereka yang setuju pemilu ditunda yaitu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto serta Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan. Ketiganya berasal dari partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi.
Terkait
