Sekjen PDIP Tanyakan Kapasitas Luhut Binsar Bicara Soal Penundaan Pemilu 2024, Singgung Klaim soal Big Data

JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mempertanyakan kapasitas Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang kerap membicarakan isu Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dia mengingatkan semua menteri seharusnya ikut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal isu ini. Mereka diminta tak berpendapat berbeda tentang Pemilu 2024.

"Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itu kan ranah Menko Polhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu Mendagri," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Senin, 14 Maret.

Menurutnya, Luhut harus mempertanggungjawabkan pernyataannya dan sebaiknya berbicara sesuai tugas dan fungsi pokoknya. Apalagi, saat ini dia mengemban jabatan sebagai seorang menteri.

Lagipula, klaim Luhut soal big data yang mencatat masyarakat ingin Pemilu 2024 ditunda sebaiknya digunakan untuk hal lebih bermanfaat. Seperti misalnya, memecahkan masalah kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam," tegasnya.

Hasto mengatakan Luhut harusnya melihat lebih jauh kehendak masyarakat. Apalagi, politik itu harusnya berpihak pada rakyat bukan pada kepentingan elite, ekonomi, maupun kepentingan politik kelompok tertentu.

"Tapi harus melihat apa itu kehendak rakyat. Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi," ungkapnya.

"Tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda," imbuh Hasto.

Tak hanya itu, Hasto mengingatkan sebenarnya Presiden Jokowi sudah bersikap tegas soal Pemilu 2024. Sehingga, cukup aneh kenapa ada seorang menteri yang membuat wacana berbeda.

"Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?" tanyanya.

Sebelum menutup pernyataannya, Hasto mengajak semua pihak membangun energi positif bersama Presiden Jokowi. Semua diminta berdisiplin dalam berbicara dan bergerak tunggal, yakni membantu rakyat demi meninggalkan warisan di era kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Tugas PDI Perjuangan sebagai parpol pengusung pemerintah adalah membangun energi bersama untuk segera bangkit menjadi pemimpin di kawasan Asia dan dunia ini dalam mengatasi pandemi. Pak Jokowi sudah menunjukkan banyak prestasi dan juga direction yang sangat tepat untuk dilakukan oleh seluruh jajaran kabinetnya,” pungkasnya.